Pembobolan Bank DKI

Bank DKI juga menyediakan kemudahan bagi pemegang KJP Plus untuk bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI.

PT Bank DKI memastikan penahanan terhadap pimpinan cabang Bank DKI tidak mempengaruhi operasional dan kegiatan layanan bank. Sekretaris Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, pihaknya akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya sedang mempelajari sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki Bank DKI. Ini terkait aksi 41 nasabah yang membobol Bank DKI selama kurun waktu April hingga Oktober 2019. Bank DKI pun merugi Rp50 miliar.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo mengatakan, pihaknya menduga adanya kesalahan switching saat Bank DKI melakukan perbaikan sistem inti perbankannya. Perbaikan tersebut dilakukan pada Januari 2019.

Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan mengatakan, mengintensifkan pemeriksaan kepada 13 orang tersangka.

Nominal Rp18 miliar itu dilakukan honorer Satpol PP inisial IO.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir menyatakan kedua oknum PNS hanya menerima 60 persen dari gaji pokok dan tanpa tunjangan. Dia menyebut besaran gaji tergantung pangkat dan golongan.

Kasatpol PP juga menyebut beberapa dari mereka telah mengembalikan uangnya ke Bank DKI. Namun Arifin tidak mengetahui berapa jumlah pastinya.

Polisi Selidiki Kemungkinan Orang Dalam Terlibat di Kasus Pembobolan ATM. Iwan menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan Bank DKI beberapa waktu lalu. Bahwa ada nasabah yang menarik uang di Ajungan Tunai Mandiri (ATM). Tetapi saldo tidak berkurang.

Perkara ini berawal dari laporan Bank DKI beberapa waktu lalu. Bahwa ada nasabah yang menarik uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tapi saldo tidak berkurang. Dari hasil penyelidikan mengarah kepada seorang nasabah berinisial I. Kini terduga pelaku berkembang menjadi 41 nasabah.

41 Orang Jadi Tersangka Pembobolan ATM. Iwan menjelaskan, anggota tersebut meminta kepada rekannya untuk membuka rekening dengan tujuan melakukan kejahatan tersebut. Sebab, saat itu dirinya mengambil uang di ATM nominal nya tak berkurang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak berwenang menanggapi peristiwa pembobolan Bank DKI oleh anggota Satpol PP. Menurut Anies, baik tidaknya sistem bank tersebut merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepolisian juga sudah memeriksa pegawai dari manajemen Bank DKI. Bank DKI sendiri juga sudah sedang mendalami apa yang terjadi pada sistem mereka.

Setelah berhasil menarik uang di ATM Bersama, saldo oknum tersebut di Bank DKI tidak berkurang. Akhirnya kasus ini sampai ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan beberapa orang oknum Satpol PP diperiksa.