pembayaran nontunai
-
Ekonomi •Pemkot Pekalongan Uji Coba Pembayaran Nontunai Parkir QRIS, Tingkatkan Efisiensi TransaksiPemerintah Kota Pekalongan memulai uji coba pembayaran nontunai parkir menggunakan QRIS di sejumlah lokasi strategis, menandai langkah modernisasi layanan publik dan percepatan transaksi digital.
-
Ekonomi •Polres Jembrana Uji Coba Retribusi Parkir Gilimanuk, Pastikan Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2026Polres Jembrana melakukan uji coba retribusi parkir manuver di Gilimanuk sebelum mudik Lebaran 2026, berkoordinasi dengan Pemkab Jembrana untuk kelancaran arus dan optimalisasi pendapatan daerah.
-
News •DPRD DKI Dorong UMKM Takjil Ramadhan Perkuat Transaksi Digital untuk Adaptasi ModernWakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menekankan pentingnya UMKM takjil Ramadhan memperkuat transaksi digital. Ini peluang besar bagi pelaku usaha kecil beradaptasi dengan pola perdagangan modern dan memanfaatkan momentum Ramadhan.
-
Ekonomi •BI Catat Lonjakan Transaksi QRIS Sulawesi Tenggara 184 Persen di Triwulan IV 2025: Dorong Ekonomi DigitalBank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara melaporkan lonjakan signifikan pada volume Transaksi QRIS Sulawesi Tenggara sebesar 184,61% di triwulan IV 2025, menandakan adopsi digital yang kuat dan mendorong inklusi keuangan.
-
Ekonomi •Wapres Gibran Tinjau Percepatan Digitalisasi Pasar Badung dan Stabilitas HargaWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Badung, Bali, untuk memastikan percepatan digitalisasi pasar dan stabilitas harga bahan pokok, membawa harapan baru bagi pedagang dan pembeli.
-
Ekonomi •Bulog Dorong Pembayaran Gabah Nontunai: Amankan Transaksi Petani dan Perkuat Tata Kelola Pangan NasionalPerum Bulog gencar mendorong sistem pembayaran gabah nontunai pada 2026. Inisiatif ini bertujuan memperkuat keamanan transaksi petani, meningkatkan efisiensi, dan memodernisasi tata kelola pangan nasional.
-
Politik •Banggar DPR: Penolakan Pembayaran Tunai Rupiah Bisa Berujung PidanaPenjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.
-
Politik •Banggar DPR: Penolakan Pembayaran Tunai Rupiah Bisa Berujung PidanaPenjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.
-
Ekonomi •DPR Minta Menkeu dan Gubernur BI Tertibkan Gerai yang Tolak Pembayaran TunaiKetua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay meminta Menkeu dan Gubernur BI bertindak tegas terhadap gerai yang menolak pembayaran tunai, menyusul kasus viral.
-
Ekonomi •Telkomsel dan Bank Indonesia Luncurkan Indonesia Tourist Travel Pack di Bandara Ngurah Rai BaliTelkomsel bersama Bank Indonesia meluncurkan Indonesia Tourist Travel Pack di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk memudahkan transaksi digital wisatawan mancanegara. Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mendukung ekosistem pariwis
-
Ekonomi •Wow, Lebih dari 85 Ribu Transaksi Digital Tercatat! BI Sukses Tingkatkan Adopsi QRIS di Pemilihan Putra Putri Bitung 2025Bank Indonesia berhasil mencatat lebih dari 85 ribu transaksi digital di ajang Pemilihan Putra Putri Bitung 2025. Kolaborasi ini mempercepat adopsi Transaksi Digital Bitung dan ekonomi digital. Simak detailnya!