Pelayanan Keimigrasian
-
Politik •DPR Apresiasi Gerak Cepat Imigrasi Tangani WNA, Soroti Pengawasan Pasca KedatanganAnggota DPR RI Komisi XIII mengapresiasi respons sigap Imigrasi dalam tangani WNA bermasalah, namun menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat setelah WNA masuk wilayah Indonesia.
-
News •Imigrasi Siaga Konflik Timur Tengah: Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Penerbangan InternasionalDirektorat Jenderal Imigrasi RI meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh bandara pascakonflik Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara. Langkah cepat diambil untuk mitigasi, memastikan pelayanan optimal dan kondusif bagi ribuan penumpang terdam
-
News •Pemkab Flotim dan Kanwil Imigrasi NTT Rencanakan Pembangunan Kantor Imigrasi LarantukaPemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT berencana membangun Kantor Imigrasi Larantuka untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian dan mendorong ekonomi lokal.
-
News •Imigrasi Langsa Terbitkan 14.039 Paspor Sepanjang 2025, Raih Berbagai PenghargaanKantor Imigrasi Langsa berhasil menerbitkan 14.039 paspor sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen pelayanan prima dan kontribusi signifikan terhadap negara.
-
News •Imigrasi Karimun Raih Penghargaan IKPA 100 Terbaik, Bukti Komitmen Kelola Anggaran NegaraImigrasi Karimun berhasil meraih penghargaan IKPA 100 terbaik dari DJPb Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan efektif.
-
News •Tahukah Anda? Pemkab Banyuwangi Siapkan Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi Baru, Tingkatkan Pelayanan Optimal!Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan Kantor Imigrasi Banyuwangi, menjanjikan pelayanan keimigrasian yang lebih optimal dan dekat bagi warga.
-
News •Unik! Jaga Kedaulatan, Sinergi Imigrasi Satgas Pamtas Perkuat Pengawasan Lintas Batas RI-RDTL dengan Pendekatan KekerabatanKantor Imigrasi Atambua dan Satgas Pamtas RI-RDTL memperkuat sinergi pengawasan di perbatasan Haumeniana, mengedepankan pendekatan kekerabatan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah pelintasan ilegal.