pagar laut ilegal

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pencekalan tersebut juga berlaku untuk tiga orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Total sepanjang 30,16 Km pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 Km lagi yang belum terbongkar.

Selain membongkar sendiri pagar laut, pihak perusahaan diberikan sanksi administrasi terkait belum mengantongi izin dari pembangunan terseb

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Korps Bhayangkara hanya bersifat undangan untuk dilakukan klarifikasi.

Hal ini dipastikan setelah dilakukan gelar perkara serta pengumpulan barang bukti atas kasus tersebut.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Sebelum dimohonkan dan dilakukan pengukuran oleh kantor ATR/BPN, terlebih dahulu diajukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

Abraham Samad menduga telah terjadi suap dalam penerbitan sertifikat di kawasan laut tersebut yang diotaki oleh Agung Sedayu Grup.

Berikut momen Deddy PDIP skak Menteri ATR/BPN soal pagar laut misterius.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto akan menindak bila ada aparat desa yang melanggar.

Warga yang digunakan data identitasnya itu dibohongi aparatur desa dengan peminjaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk pembuatan PM1.

Berikut isi perintah tegas Kasal ke pasukan TNI AL soal pagar laut misterius.