Orang Asli Papua

Anggota KEPP Yanni menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) harus menjadi instrumen krusial untuk Pembangunan SDM Papua secara utuh, menjawab kebutuhan jangka panjang dan membentuk karakter generasi muda.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

RSUD Wamena meluncurkan program 'Nit Uma Luok', sebuah layanan antar pasien pulang dan jenazah gratis. Inisiatif ini bertujuan memastikan pelayanan optimal bagi pasien, khususnya Orang Asli Papua (OAP), hingga kembali ke rumah.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Billy menekankan bahwa salah satu akar persoalan konflik yang berkepanjangan di Papua adalah ketidakstabilan dan ketidakadilan ekonomi.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jayapura menyalurkan **bantuan Baznas Jayapura** berupa uang tunai dan bahan pokok kepada 168 Orang Asli Papua (OAP). Program ini merupakan wujud empati dan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejaht

RSUD Biak kini memiliki 300 tempat tidur untuk pasien rawat inap, bagian dari upaya Peningkatan Layanan RSUD Biak menuju rumah sakit tipe B, sekaligus melanjutkan program bantuan duka bagi OAP.

Kementerian Dalam Negeri menargetkan Pendataan OAP Papua Pegunungan rampung pada 2027. Proses ini butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat agar berjalan optimal.

Dinas Dukcapil Papua Tengah berkolaborasi dengan Dukcapil Nabire menggelar sosialisasi pendaftaran penduduk serta layanan rekam cetak dokumen di Distrik Yaro. Inisiatif ini penting untuk pemenuhan administrasi kependudukan warga.

DPRK Otsus Kota Sorong berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Simak peran strategis mereka!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sedang melakukan validasi data kepesertaan Jamsostek OAP Biak untuk tahun 2025. Proses ini krusial demi memastikan program jaminan sosial tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan warga asli Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan sembilan Program Prioritas Papua Tengah yang ambisius, dirancang sebagai fondasi kuat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apa saja program unggulan ini?

Ketua MRP Nerlince Wamuar menyerukan masyarakat untuk menjaga Keamanan Papua pasca putusan MK terkait Pilgub. Jangan mudah terpengaruh isu provokatif, demi stabilitas wilayah.

Disdukcapil Biak Numfor siapkan 1.500 blanko KTP-el untuk percepat perekaman dokumen kependudukan. Masih ada belasan ribu warga belum merekam, bagaimana Disdukcapil menjemput bola?

Disdukcapil Jayapura akan mengelola Dana Otsus Disdukcapil Jayapura sebesar Rp2 miliar di tahun 2025. Dana ini untuk apa saja? Simak detail peningkatkan pelayanan kependudukan.