Ombudsman Kalsel

Ombudsman Kalsel memantau layanan haji 2026, memastikan Pengawasan Layanan Haji Kalsel optimal dan hak jamaah terpenuhi, terutama kelompok rentan. Simak detail pemantauan dan rekomendasi perbaikan layanan.

Ombudsman Kalsel mengundang masyarakat untuk proaktif melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik yang merugikan, demi mewujudkan perbaikan dan mencegah maladministrasi di Kalimantan Selatan.

Ombudsman RI Kalimantan Selatan menyayangkan kebijakan penonaktifan 67 ribu peserta PBI JKN Banjarmasin, menilai berdampak pada pelayanan dasar dan meminta Pemkot meninjau ulang.

Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel) mendesak agar distribusi bantuan banjir dilakukan secara merata ke seluruh wilayah terdampak dan tercatat tertib, memastikan hak dasar korban terpenuhi dan akuntabel.

Ombudsman Kalsel menekankan pentingnya layanan publik adaptif dan partisipatif sesuai UU No. 25 Tahun 2009. Mengapa adaptasi ini krusial untuk kepercayaan masyarakat?

Ombudsman RI Kalsel menyerahkan catatan pengawasan pelayanan publik HSS periode 2021-2025, menyoroti berbagai kluster aduan masyarakat dan merekomendasikan perbaikan signifikan.