Mutasi ASN
-
Politik •Mutasi ASN Pemprov NTB Ditegaskan Sesuai Aturan, Bukan MaladministrasiPemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa proses mutasi ASN Pemprov NTB pada 9 Januari 2026 telah sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menepis tudingan maladministrasi dan menjamin hak ASN.
-
News •KPK Ungkap Hasil Pemeriksaan 80 Saksi Kasus Suap Jabatan dan Gratifikasi di PonorogoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap 80 saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, Jawa Timur, untuk mendalami mekanisme mutasi ASN dan pengadaan RSUD.
-
Politik •Pemkab Ponorogo Kaji Ulang Mutasi 138 ASN Jelang OTT KPK, Pelayanan Publik Tetap PrioritasPemerintah Kabupaten Ponorogo tengah mengkaji ulang mutasi 138 ASN yang dilakukan sesaat sebelum OTT KPK. Langkah ini diambil untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan pelayanan publik di Ponorogo.
-
Politik •Fakta Menarik: 10 Lurah Perempuan Kini Bertugas! Pemkot Kediri Dorong ASN Kediri Perkaya Wawasan untuk Pelayanan PrimaPemkot Kediri mendorong ASN Kediri untuk terus memperkaya wawasan demi pelayanan publik yang prima. Rotasi jabatan, termasuk pelantikan 10 lurah perempuan, jadi strategi utama.
-
Politik •Fakta Sidang DKPP: Bawaslu Bulukumba Bantah Keras Tuduhan Pelanggaran EtikTiga komisioner Bawaslu Bulukumba membantah tuduhan pelanggaran etik di sidang DKPP terkait laporan mutasi ASN. Apa saja dalih pembelaan mereka?