Menteri LH dan Kehutanan

Daniel melihat Syahrul memimpin Kementerian sudah cukup baik, tetapi perlu ada terobosan. Terobosan itu misalnya meyakinkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementan dua kali lipat.

Irma mengklaim, di era kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya kebakaran hutan jarang terjadi, bahkan hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Selain itu, penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.

Sebanyak 34 perusahaan Sawit di Riau tercatat menggarap kawasan hutan tanpa izin. Lahan di sejumlah kabupaten itu dijadikan perkebunan kelapa sawit.

IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Menteri LHK Tinjau Pengelolaan Sampah Pelabuhan Tanjung Priok Jelang Mudik. Menjelang mudik Lebaran 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meninjau penanganan sampah di stasiun hingga pelabuhan untuk mendukung gerakan 'Mudik Minim Sampah'.

Dia menjelaskan. Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) padanya sangat jelas. Bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring dengan kebijakan untuk menurunkan deforestasi dan emisi. Agar terciptanya keseimbangan.

Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpace, Kiki Taufik menyayangkan pernyataan Siti Nurbaya yang mendukung terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan.

Terlihat dari data Dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK tambang dapat pelepasan kawasan hutan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) lebih besar yaitu pada 2014-2020 mencapai 117.106 hektare.

Yuyun menambahkan, saat ini pemerintah malah mengalih fungsikan hutan dan lahan untuk peruntukan lain. Terutama untuk ekspansi perkebunan dan tambang.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, merupakan bentuk kritik terhadap dunia yang tidak memiliki komitmen membongkar sistem ekonomi global yang tidak adil dilakukan negara-negara maju

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.

"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," kata Siti di acara Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow.

Dia menjelaskan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Dengan adanya aplikasi itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, aplikasi itu bakal dibawa ke tingkat dunia untuk dijadikan percontohan atau Showcase.

Rincian dari pencapaian sejauh ini adalah pengurangan sampah di seluruh kabupaten/kota mencapai 13,49 persen dari target 30 persen dan upaya penanganan 42,47 persen dari target 70 persen pada 2025.

"Jadi artinya bukan apa-apa main pidana, masyarakat tidak dengan gampang dikriminalisasi," ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan tetap diterapkan meskipun ada Omnibus Law. Sebab, isu lingkungan hidup sendiri penting dan tetap akan menjadi fokus pemerintah ke depan.

Nantinya KLHK akan melihat dari aspek lingkungan terkait penebangan pohon. Serta akan didalami kembali terkait dengan kerusakan lingkungan.

Sebanyak Rp 2,7 triliun dianggarkan oleh pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2019. Dana ini dialokasikan untuk rencana penanaman pohon di area seluas 206 ribu hektare, serta pengembangan kebun bibit dan persemaian.

Ada persoalan besar yang selalu menyandera Indonesia setiap tahun yakni kebakaran hutan dan lahan. Persoalan ini telah mencoreng wajah Indonesia karena dampak kebakaran hutan dikeluhkan dan mendapat protes dari negara tetangga.