Mediasi Hukum

Kanwil Kemenkum Sulut melatih 297 paralegal sebagai 'juru damai' di desa/kelurahan. Program ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

DPN Peradi menerima audiensi dari Pengadilan Tinggi Hunan, China, untuk bertukar pandangan mengenai praktik mediasi hukum. Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan terhadap Peradi.

Kabar baik bagi warga ibu kota! Seluruh 267 kelurahan di Jakarta kini resmi memiliki Posbankum, memperluas akses keadilan substantif hingga ke akar rumput dan mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum Nagari sebagai garda terdepan penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat akses keadilan.

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gencar monitoring pembentukan Posbankum Desa di Kabupaten Semarang. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses keadilan dan menjadi pusat mediasi di tingkat desa. Apa perannya?