Mantan Presiden ACT Ahyudin Tersangka

Mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Periode 2019-2022 tetap diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan empat tahun penjara jaksa penuntut umum (JPU).

Ahyudin dijerat dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dianggap terbukti atas tindakan penggelapan jabatan dengan maksud menyelewengkan dana bantuan.

Jaksa sebelumnya telah menuntut eks tiga petinggi ACT hukuman empat tahun penjara. Mantan petinggi ACT itu adalah eks Presiden Yayasan ACT Ahyudin, Presiden Yayasan ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar dan eks Vice President Operational ACT Hariyana Hermain.

Ahyudin juga meminta maaf kepada Pemerintah, jajaran Polri hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). Atas kesalahan yang dilakukan tanpa disadari, berujung terseretnya dalam perkara dugaan penggelapan dana.

Eks presiden ACT Ibnu Khajar juga dituntut mendekam di penjara selama empat tahun lamanya.

Dua Terdakwa Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar dan petinggi ACT, Hariyana binti Hermain minta dibebaskan dari tahanan. Pernyataan itu disampaikan keduanya dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu dikatakan Faisol saat sidang lanjutan kasus penggelapan dana ahli waris Lion Air dengan terdakwa mantan Presiden ACT Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Terhentinya pembangunan itu karena pengusutan kasus terhadap ACT atas perkara dugaan penggelapan uang bantuan keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 oleh Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang mulai diusut.

ACT hanya menggunakan Rp900 juta untuk membangun fasilitas pendidikan Muhammadiyah Secondary School Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan. Salah satunya, intervensi ACT terhadap ahli waris korban Lion Air JT610 terkait penggunaan dana hibah dari pihak Boeing Community Investment Fund (BCIF).

Hal itu menyusul tidak adanya pasal TPPU dalam dakwaan perkara dugaan penggelapan dana bantuan Boeing Community Investment Fund (BCIF) dengan nilai sebesar Rp138,54 miliar terhadap terdakwa Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana binti Hermain.

Secara terpisah, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tidak adanya Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para terdakwa mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagaimana berkas yang dilimpahkan penyidik sebelumnya.

Dari total Rp138,54 M dari Boeing, ACT hanya menyalurkan Rp20,56 M untuk kepentingan sosial dan ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

Tim kuasa hukum juga memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Ibnu Khajar di persidangan selanjutnya secara offline. Namun, jaksa mengaku akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terlebih dahulu.

"Kita nanti langsung ke pembuktian dan saksi-saksi. Biar nanti fakta persidangan (dugaan penyelewengan dana ACT) yang akan melihat masalah ini seperti apa dan bagaimana," katanya.

Sedari awal, penyusunan dakwaan kejaksaan terhadap kasus penyelewengan dana ACT hanya menerima berkas dari penyidik dengan pasal penggelapan.

Ahyudin Cs dianggap JPU turut menyelewengkan dana sebesar Rp117,98 miliar dari total Rp138,54 miliar yang diberikan Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk 68 ahli waris korban kecelakaan Lion Air.

"Kemudian email yang dikirimkan ke pihak perusahaan Boeing atas petunjuk pihak Yayasan ACT. Di dalam email tersebut disebutkan dengan jelas bahwa dana social/BCIF yang diminta untuk dikelola oleh pihak Yayasan ACT adalah sebesar USD144.500," jelas jaksa.

ACT hanya menggunakan sebesar Rp20,56 M untuk peruntukannya. Sedangkan sebanyak Rp117,98 M diselewengkan oleh ACT.

Ahyudin, Hariyana binti Hermain, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT mengetahui dana BCIF tersebut tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain, selain untuk kegiatan implementasi Boeing.