Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pemberhentian Arief sebagai Hakim Konstitusi terhitung mulai 3 Februari 2026.

Menurut Nurul, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Menurut Puan, pimpinan DPR telah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas putusan MK tersebut.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Saldi Isra menegaskan, permohonan yang disampaikan oleh advokat tersebut membingungkan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan untuk menguji materi mengenai syarat pendidikan minimal S-1 bagi calon presiden dan calon wakil presiden.