Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia 2026 menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik, mencapai 93 persen. Namun, ada sedikit penurunan kepercayaan yang diiringi indikasi peran TNI yang meluas ke urusan non-pertahanan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan KUHP Baru membatasi pelapor delik penghinaan Presiden dan lembaga negara, hanya pihak tertentu yang bisa mengajukan aduan.