Legalisasi Ganja

"Kita bisa membayangkan 1.400.000 orang hidup dalam hayalan-hayalan," ucap dia.

Mimpi untuk melakukan riset ganja medis ini adalah visi dari mendiang Prof Musri Musman, Guru Besar Kimia Bahan Alam USK, yang juga merupakan pendiri YSN.

Koalisi pemerintahan Jerman yang dipimpin partai Sosial Demokrat (SPD), bersama partai Hijau, dan partai Demokrat Bebas menyetujui rencana untuk melegalkan penggunaan ganja rekreasi (recreational cannabis) atau bersenang-senang bagi orang dewasa.

Komisi V Bidang Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mewacanakan pembuatan qanun (peraturan daerah) tentang legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Mereka segera memanggil tenaga ahli untuk mengkaji aturan itu.

Tapi mereka yang merokok ganja di ruang publik akan diancam penjara tiga bulan atau denda hingga 25.000 baht atau Rp 10,4 juta.

Dari awal BNN menyatakan tidak mendukung legalisasi ganja untuk medis.

Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud mengatakan, hal itu dilakukan karena segala sesuatu yang ada untuk kehidupan sebaiknya harus mendapat dukungan.

Menkes mengatakan izin penelitian ganja itu agar terdapat bukti medis, apakah ganja bisa dipakai untuk alasan medis atau tidak.

Edward mengungkapkan, dengan adanya putusan MK itu mendorong kajian dilakukan di tengah revisi UU Narkotika. Sembari revisi itu dikerjakan, kajian terhadap penggunaan ganja sebagai medis dapat dilakukan.

Revisi ini bertujuan agar ganja bisa digunakan untuk keperluan medis.

Santi Warastuti bersama dua ibu lainnya, Dwi Pertiwi dan Naflah Murhayanti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah ibu dari penderita celebral palsy. Mereka meminta MK untuk mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis.

Taufik mengingatkan MK memberikan penekanan pada kata 'segera' dalam putusannya. hal itu menunjukkan urgensi adanya pengkajian ganja untuk medis.

Hasil penelitian nantinya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk perubahan undang-undang.

MK berpendapat, jenis narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi belum terbukti secara ilmiah.

Golose menyinggung, PBB sempat menggelar pertemuan terkait legalisasi ganja. Thailand, kata dia, salah satu negara yang menyetujui usulan legalisasi ganja. Namun, dalam forum tersebut Indonesia telah menyatakan sikap dan menolak usulan tersebut.

"Kita bisa mengacu pada narkotika lain seperti morfin. Morfin itu kan obat, bisa diresepkan untuk nyeri kanker yang berat. Tapi opiumnya, tanaman penghasilnya, tetap masuk golongan I karena potensi penyalahgunaannya besar," katanya.

Pengalaman mencicipi ganja itu disampaikan ketika Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi III DPR RI membahas revisi UU Narkotika. Legalisasi ganja saat ini menjadi perbincangan publik karena dorongan untuk kajian ganja medis di Indonesia.

Susanto menjelaskan, merujuk aturan, ganja memang tidak diperbolehkan dipakai untuk kebutuhan medis. Karena ganja masuk narkotika golongan satu.

Desmond menegaskan, dalam perumusannya tetap akan ada pasal-pasal untuk membatasi dan bersifat sebagai pengawasan.

DPR akan mempertimbangkan kebijakan baru sebagai payung hukum terhadap ganja untuk kebutuhan medis akan ditangani oleh sebuah badan khusus.