Laode Muhammad Syarief

Ditambah, kata dia, penetapan anggaran besar itu diambil tanpa persetujuan DPR. Dia melihat peruntukan alokasi anggaran pun belum terbuka dan kurang jelas karena disusun dalam kondisi darurat.

Laode yang merupakan salah seorang dari 14 pemohon tersebut mengatakan meskipun yang diajukan adalah uji formil, seharusnya majelis hakim juga menggali kebenaran-kebenaran materi dari bukti-bukti yang disampaikan para pihak.

Menurut Laode, walaupun status para pegawai KPK telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), independen dan kesederhanaan yang menjadi nilai luhur lembaga antirasuah tidak boleh sampai ditinggalkan. Terlebih setelah melihat kondisi bangsa saat pandemi ini.

Presiden dengan aparatur yang ada serta bidang-bidang pengawasan yang ada di bawahnya tentu bisa melakukan pembenahan terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Syarif, tuntutan yang dilayangkan jaksa kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tak memenuhi rasa keadilan bagi Novel Baswedan sebagai korban. Syarif membandingkan perkara Novel dengan penganiayaan yang dilakukan Bahar bin Smith.

Dalam jumpa pers penetapan tersangka itu, mantan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi jadi yang perdana dihadirkan oleh KPK.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pendalaman antara tim teknis Polda Metro dengan Kepala Korps Brimob.

Jelang pelantikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12) siang ini, sejumlah karangan bunga ramai di sepanjang jalan sekitaran Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain Auditorium, ada lima ruangan di lantai 2 yang masing-masing diberi nama korban tewas lainnya saat demonstrasi RUU KPK. Mereka adalah Randi, Yusuf Kardawi, Bagus Putra Mahendra, Akbar Alamsyah dan Maulana Suryadi.

"Iya sudah masuk semua, ada banyak. Semua yang belum selesai, banyak," kata Laode.

Atas nama pribadi, Laode mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia kepada kelima pimpinan KPK periode 2015-2019. Tidak lupa dia menyampaikan permohonan maaf atas setiap kekurangan selama memberantas korupsi lima tahun ini.

Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah serah terima jabatan atau sertijab di Gedung KPK, para komisioner yang baru pun resmi bekerja menempati kantor lembaga antirasuah tersebut.

Dia menyebut, pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran. Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls-Royce di Inggris yang dikenakan pidana denda.

Selain ke Jokowi, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan, pihaknya juga akan bersurat ke DPR untuk mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tipikor yang telah disusun bersama sejumlah ahli terkait.

Lebih lanjut, Filri mengaku tidak sepenuhnya mengetahui jadwal pasti pelantikannya sebagai Ketua KPK yang baru.

Syarif mencontohkan, sejumlah kasus besar seperti BLBI dan e-KTP. Diharapkan di masa kepemimpinan Firli Bahuri, KPK bisa mengungkap tuntas perkara tersebut.

Senin malam 16 Desember 2019, KPK merilis pengumuman tersangka atas dua kasus berbeda. Pertama terkait suap dan gratifikasi dilakukan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Kedua pengumuman tersangka terhadap Endang Sumantri (UMS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

USM berperan dalam pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Mts dan Madrasah Aliyah (MA) pada tahun anggaran 2011.

Laode berharap putusan MK sekaligus bisa memperbaiki tata kelola partai politik. Setidaknya, pimpinan partai politik tak akan lagi menunjuk mantan narapidana kasus korupsi untuk maju menjadi kepala daerah.

Laode Syarif membeberkan beberapa kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah. Menurutnya, dari beberapa pengadaan dan proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN, aliran dana yang menjadi bancakan mencapai 25 persen.