LAN

Di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Jayawijaya mengumumkan baru sembilan dari 30 OPD yang memiliki Pejabat Definitif OPD Jayawijaya setelah melalui proses seleksi yang panjang.

ASN Lift Expo, yang dirancang sebagai ruang akselerasi inovasi, menawarkan kompetisi inovasi, pameran program unggulan.

Secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor.

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Sekretaris Utama LAN, Andi Taufik menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari transformasi strategis Kemenimipas.

Bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul.

Padahal pada 2030 akan terjadi sebuah disrupsi besar dimana diperkirakan 60–70 persen pekerjaan manusia akan digantikan teknologi.

Selain itu juga silo mentality antar sektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LAN dan Institutu Nasional Administrasaun Publika (INAP) Timor Leste,

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.