Korupsi Duta Palma

Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara dengan terdakwa Korporasi PT Darmex Plantations.

RI berperan sebagai penampung rekening dari hasil TPPU oleh PT Darmex Plantations bersama dengan lima tersangka korporasi lainnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Surya Darmadi. Surya mengucapkan terima kasih atas putusan hakim yang tidak sejalan dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum. Tapi, Surya masih menginginkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Menurut Febrie, terdakwa David Fernando Simanjuntak telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan Tipikor sebagaimana Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Julia yang merupakan pemegang saham 1 lembar di perusahaan Surya Darmadi, juga mengamini saat ditanya bahwa dirinya menerima dividen secara cash.

Hal tersebut terungkap saat Yudi duduk sebagai kasus alih fungsi lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dengan terdakwa mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng.

Nikson mengatakan bahwa produksi minyak sawit mentah di perusahaannya terancam terhenti. Hal ini lantaran, perusahaan tidak bisa melakukan pengiriman karena kapal disita.

Ia mengatakan PT Duta Palma Group tidak wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Sejumlah perusahaan dimaksud juga telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh Raja Thamsir meskipun tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Hanya saja, kata Febrie, ada beberapa item kerugian perekonomian negara yang timbul dalam kasus ini beluk di masukan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan hitung-hitungan kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Surya Darmadi yang sudah berusia lanjut, sebelumnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaannya. Tindakan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara sekitar Rp 86,5 triliun.

Hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi persyaratan formil dan materill sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP.

Selain itu, Jaksa juga menyebut Surya Darmadi memperkaya diri sendiri sebesar Rp7.593.068.204.327 atau Rp7,59 triliun dan US$7.885.857,36.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menolak gugatan praperadilan yang diajukan PT Duta Palma Group sebagai pemohon terkait dengan tindakan penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam sebuah foto yang diterima, terlihat tumpukan berkas dengan cover berwarna pink atau merah muda tersebut tertumpuk di sebuah trolly besi. Berkas itu pun terlihat dijaga oleh dua orang.

Adapun dua berkas perkara masing-masing atas nama Surya Darmadi (SD) telah dilaksanakan Tahap II di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Raja Thamsir Rachman (RTR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita satu unit tugboat dan satu unit tongkang di Sumsel. Kapal itu milik Surya Darmadi, Bos PT Duta Palma Group, yang merupakan tersangka tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan kerugian negara sebesar Rp99,2 triliun.

Peningkatan jumlah kerugian negara tersebut ditemukan setelah dilakukan pengembangan perkara dan perhitungan sejumlah indikator oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama para ahli.

Ada delapan aset berupa tanah dan bangunan disita Kejagung.