Korupsi Bansos Sumut

Martuani pun mengakui ada masalah dalam penyaluran bansos dan BLT saat ini. Persoalannya tidak terlepas dari pendataan dan administrasi.

Keempat terdakwa didakwa jaksa penuntut umum pada KPK menerima suap terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Sumut 2012, APBD-P 2013, pengesahan APBD 2014, dan pengesahan APBD 2015.

KPK kembali menahan 2 anggota DPRD Sumut tersangka kasus suap Gatot Pujo. Berdasarkan pantauan, Mustofawiyah yang keluar dari gedung KPK pukul 16.00 WIB dengan rompi tahanan oranye. Dia mengaku belum diperiksa karena belum didampingi pengacara.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa delapan tahun penjara. Tuntutan JPU agar Gatot diwajibkan membayar kerugian negara Rp 2,88 miliar ditolak majelis hakim.

Korupsi bansos Sumut, Gatot Pujo Nugroho dituntut 8 tahun penjara. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang membelit Gatot Pujo Nugroho sampai pada agenda penuntutan. Mantan gubernur Sumut ini dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan bui.

Poligami, alasan anggota DPRD Sumut gagalkan interpelasi Gatot. Perkara suap Gatot ini berawal pada Maret 2015. Ketika itu, 57 anggota DPRD Sumut mengajukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada eksekutif. Alasannya ada dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 900-3673 Tahun 2014

Gatot suap pimpinan dan anggota DPRD Sumut Rp 61 miliar. Penyelenggara negara yang menerima uang suap Gatot yaitu pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 serta pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019. Pemberian uang itu dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

"Mau dibantah boleh saja. Tapi fakta yang diterima oleh penyidik harus benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu pola yang digunakan penyidik. Penyidikan itu tidak boleh berdasarkan persepsi," kata Basaria.

KPK bakal usut dugaan korupsi libatkan oknum Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mengusut dugaan korupsi melibatkan oknum Kejaksaan. Pengusutan tersebut menyusul adanya sejumlah dugaan oknum jaksa dari Korps Adhyaksa tersebut menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara.

Kasus suap DPRD, Gatot bakal diadili di Medan. Pihak pengadilan sudah menunjuk hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu. Majelis hakim akan diketuai Didik Setyo Handono. Sementara 4 hakim anggota masing-masing Toto Ridarto, Rosmina Br Simbolon, R Tobing, dan Yusra. Namun jadwal sidang belum diketahui.

Hakim dinas ke MA dan luar negeri, sidang tuntutan Gatot ditunda. JPU Rehulina Purba menyatakan timnya sudah menyiapkan tuntutan terhadap Gatot Pudjo Nugroho. "Kami sudah siap. Kendala di majelis hakim, bukan pada kami. Kami siap bacakan tuntutan pada 10 November nanti," tuturnya.

Jadi saksi sidang Gatot, Gubernur Sumut akui cuma harmonis sebulan. Di hadapan majelis hakim Djaniko MH Girsang (ketua), Berlian Napitupulu dan Merry Purba, Erry yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Sumut mengaku tak pernah dilibatkan dalam kebijakan penetapan penerimaan dana bansos dan hibah 2012-2013.

Alokasi dana itu ternyata juga terkait rencana interpelasi di DPRD Sumut.

"Kita bakal mengupayakan PK. Karena papah akan berjuang untuk mendapatkan keadilan," ujar Velove.

Gatot menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

"Majelis hakim yang akan mengadilinya juga sudah ditunjuk," kata Humas PN Medan, Erintuah.

Gatot diperkirakan mulai diadili pekan depan di Pengadilan Tipikor Medan.

Gatot menempati sel bersama narapidana umum.

Gatot akan disidang dalam kasus korupsi penyaluran dana bansos Sumut.

Eddy juga didenda Rp 200 juta. Jika tidak membayar, dia harus menjalani 6 bulan kurungan.