Konflik Desa Wadas

Setahun lalu, warga Wadas yang menolak pengukuran tanahnya untuk penambangan batu andesit menjadi korban represifitas aparat. Saat itu puluhan orang warga Wadas ditangkap. Saat penangkapan ini sejumlah warga mengalami luka-luka.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan 7 rekomendasi soal kasus Wadas hampir semuanya sudah dijalankan oleh Pemprov Jateng.

Seratusan warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menggelar aksi bisu keliling desa, Kamis (14/7). Aksi dilakukan untuk menunjukkan sikap mereka yang tetap menolak penambangan andesit di desa itu.

Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto menyampaikan, proses pengukuran lahan kueri berlangsung aman dan kondusif. Bahkan penjagaan aparat kepolisian juga tidak ada saat proses pengukuran berjalan.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat sambutan saat menjadi pembicara dalam dialog Peran UMKM dalam Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Transformasi Digital, di Universitas Sebelas Maret atau UNS, Rabu (15/6).

Ganjar menyebut masalah pembangunan Bendungan Bener bukan ramah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sebagai pemangku kebijakan dan kewenangan di Jateng, Ganjar membeberkan dirinya tidak punya banyak otoritas dalam proyek tersebut.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai masih menerapkan pola top down atau dari atas ke bawah. Kebijakan model ini tidak banyak melibatkan masyarakat, sehingga memicu konflik seperti yang terjadi di Wadas, Purworejo.

Ganjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi warga Wadas.

Warga pemilik 163 bidang tanah tersebut dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani memastikan pemerintah akan mendalami dan menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM, terkait insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan hasil temuan dari Komnas HAM.

Mahfud menegaskan, pemerintah dari awal memang sudah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindakan berlebihan oleh aparat saat di Desa Wadas saat melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan melalui penambangan batu andesit.

Komnas HAM juga menemukan fakta sebelum peristiwa 8 Februari 2022, terdapat pengabaian hak FPIC bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek quarry batuan andesit, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian dan lingkungan mereka.

Mulyanto mengungkapkan, tambang di Wadas dan pembangunan Bendungan Bener merupakan dua proyek berbeda. Lokasi yang terpisah itu tidak bisa pemerintah menyebut kegiatan penambangan bagian dari proyek strategis nasional.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengingatkan kepada seluruh anggota kepolisian, terkait penanganan konflik sosial, maka aturan, kewenangan dan standar operasional prosedur (sop) telah diatur di dalam UU dan Peraturan Kapolri (Perkap).

Penangkapan yang dialami puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2), tidak lantas membuat mereka patah semangat. Warga yang menolak penambangan batu andesit menyatakan akan terus mempertahankan lahannya.

Masjid Nurul Huda di Desa Wadas menjadi saksi bisu tindakan represif yang dilakukan petugas kepolisian pada Selasa (8/2). Ketika itu, 67 orang ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Purworejo.

Rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memicu pro dan kontra. Bahkan warga di wilayah itu terbelah, tak rukun lagi seperti sebelumnya.

Nama Desa Wadas seminggu belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Polemik muncul setelah aparat kepolisian bertindak represif menangkapi warga yang menolak pertambangan batu andesit.

Polisi menyarankan agar para pihak yang merasa dirugikan atas hal itu untuk menanyakan langsung pada penyedia layanan atau penyedia platform media sosial.

Arsul menyarankan peran tokoh masyarakat dan agama dilibatkan menyelesaikan kasus Wadas.