Rekomendasi pertama kasus kematian anggota FPI itu dilanjutkan ke pengadilan pidana. Rekomendasi kasus kematian anggota FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana menyusul hasil investigasi Komnas HAM yang menemukan pelanggaran HAM dilakukan kepolisian terkait kematian anggota FPI tersebut.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaslan catatan Komnas HAM selama 2020, tidak banyak perubahan dalam praktik kekerasan dengan 2019.

Komnas HAM Beberkan Barang Bukti Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI. Bukti yang ditemukan, di antaranya 7 proyektil peluru, di mana salah satunya diragukan apakah terkait dengan kasus atau tidak. Selain itu juga 4 selongsong peluru, di mana 3 di antaranya masih utuh, dan satu lagi hanya bagian belakang.

Anam menjelaskan ada beberapa yang harus dilakukan uji balistik. Mulai dari senjata, hingga bagian mobil. Dia menuturkan ada beberapa bagian mobil yang identik secara kasat mata. Tetapi hal tersebut perlu dilakukan pengujian.

"Kalau ada informasi rumah kejadian saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

Selain serpihan mobil, tim penyidik Komnas HAM juga menemukan proyektil peluru dan selongsong di lokasi kejadian. Lembaga yang bertugas mengkaji persoalan hak asasi manusia ini juga menemukan barang bukti berupa rekaman percakapan dan rekaman CCTV.

Sebelumnya, Komnas HAM kembali telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden tewasnya enam Anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol KM50 Jakarta-Cikampek.

Selain dua pemeriksaan tersebut, Anam mengatakan jika pihaknya juga telah mengambil beberapa dokumen penunjang lainnya di tempat yang berbeda dari dua lokasi pemeriksaan tersebut.

Komnas Ham melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil yang telah menjadi barang bukti. Yakni satu mobil Chevrolet Spin yang digunakan oleh keenam laskar, dan dua mobil lainnya milik petugas.

Tim dokter dari Mabes Polri yang melakukan autopsi enam jenazah laskar FPI saat bentrok dipastikan akan memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam menjelaskan mereka akan hadir sekira pukul 10.00 WIB, Kamis (17/12).

Komnas HAM hingga saat ini belum menemukan kendala terkait pengusutan kasus tersebut. Dua orang dipanggil pada Senin (14/12) kemarin, yakni Dirut Jasa Marga Subakti Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran, sangat koperatif. Mereka diketahui datang sesuai jadwal panggilan Komnas HAM.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, saat ini tim sedang melakukan penyelidikan serta meminta Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran untuk hadir memberikan keterangan.

Amiruddin juga meminta kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Pemda memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam seluruh tahapan.

Data sejak 2015-2019, Komnas HAM menerima 5.719 aduan terkait Korps Bhayangkara.

Bagi Komnas HAM, ancaman-ancaman politik kekerasan harus dicermati bersama. Baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun terhadap orang yang unjuk rasa.

Taufan menambahkan, hal tersebut akan didiskusikan di internal pemerintah dan Presiden menyambut baik usulan Komnas HAM.

Taufan berharap, Presiden bersinergi menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif.

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam menyatakan kasus pencurian data pribadi dalam ranah digital merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Dia beralasan pencurian data akan meluas ke permasalahan yang lain.