Keterwakilan Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Fraksi PAN menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di DPR, khususnya dalam pimpinan AKD, sebagai langkah afirmatif.

Pemerintah Kota Jayapura menggelar pendidikan politik bagi 200 Perempuan Port Numbay dari 10 kampung adat. Langkah ini bertujuan meningkatkan wawasan politik dan mendorong keterwakilan perempuan di legislatif.

Pemkot Tangerang mengajak mahasiswi untuk aktif di dunia politik demi memenuhi kuota Keterwakilan Perempuan DPRD Tangerang yang masih jauh dari target. Peluang besar menanti!

Saat ini sejatinya sudah ada sistem afirmasi keterwakilan perempuan yang mengacu pada kuota minimal 30 persen dalam daftar calon.