Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono

Jokowi sebelumnya menunjuk Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bambang Susantono mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Target Kepala dan Wakil Otorita IKN baik, walaupun masih ada kekurangan yang tidak akan berdampak negatif.

Ma'ruf Amin menyatakan, penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif mungkin saja ditentukan oleh Prabowo.

Pembayaran dilakukan secara rapel karena peraturan terbit beberapa waktu setelah pimpinan dan staf OIKN mulai menjalani tugas mereka.

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Semasa menjabat, Bambang rupanya pernah mengungkap soal hak keuangannya yang tersendat.

Bambang ternyata pernah curhat saat rapat dengan komisi II DPR, tidak mendapat gaji selama 11 bulan atas jabatannya tersebut.

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti mundurnya mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono.

Keputusan Bambang dan Dhony untuk mundur dari Badan Otorita IKN, diterima oleh Presiden Jokowi.

Gaji yang diterima sebagai Kepala Badan Otorita IKN terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan.

Progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.

Selain Bambang, Wakil Badan Otorita IKN juga memutuskan untuk mundur. Tidak disampaikan alasan keduanya mundur.

"Siapapun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata Daniel Johan.

Bambang Susantono tercatat tidak memiliki utang apapun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berencana menguji coba langsung taksi terbang di Samarinda.

Penjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.

Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.