Kenaikan Tarif Stnk Bpkb

Sertifikat harus dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang memiliki akreditasi sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan. Akreditasi itu dikeluarkan Indonesia Safety Driving Centre (ISDC), selaku lembaga akreditasi kepada para instruktur di sekolah mengemudi.

Penerapan aturan itu sebagaimana tertuang dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan alasan diterapkan aturan tersebut. Merupakan bentuk implementasi aturan yang telah ada sebelumnya pada Perpol 5 Tahun 2021.

Biaya tersebut mengakibatkan harga kendaraan melambung tinggi. Sebagai contoh harga sepeda motor yang semestinya sekitar Rp14 juta akan menjadi Rp18 juta.

BPKB baru nanti akan berwarna biru dengan ukuran lebih kecil. BPKB ini nantinya sangat mirip dengan buku nikah dan paspor.

"BPKB baru kita akan upayakan untuk tahun ini, memang kita gunakan ada teknologi chip di situ untuk bisa tahu, di dalamnya ada history kendaraan dan semuanya," kata Yusri di lokasi.

Bagi pemilik kendaraan, BPKB adalah salah satu dokumen penting yang harus dimiliki. Dalam hal ini, kepanjangan BPKB yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, merupakan dokumen resmi yang secara umum berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri.

Dia mencontohkan ketika seseorang yang membeli mobil kepada orang lain, acap kali tidak akan mengubah data kepemilikannya.

Sah! Kini tak perlu biaya untuk pengesahan STNK. Dalam tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan yang dilayangkan Moh. Noval Ibrohim Salim, kini tak ada lagi biaya untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Kebijakan tersebut resmi dihapus pada Rabu (14/3), beberapa hari yang lalu.

Sebelum resmi dihapus, biaya administrasi pengesahan STNK setiap tahun sebesar Rp 25.000 untuk motor dan Rp 50.000 untuk mobil.

Polisi menyarankan kepada masyarakat jika ingin membeli sebuah kendaraan bekas atau second, sebaiknya BPKB/STNK terlebih dahulu diperiksa di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) terdekat.

Protes biaya pengurusan STNK naik, sopir angkot di Makassar mogok. Tampak polisi menjaga ketat demo. Mobil water canon dan mobil Rantis atau kendaraan taktis tampak sudah siaga. "Kenaikan pajak tahunan STNK ini memberatkan. Bayangkan naik sampai Rp 400 ribu," kata Sainal Abidin, Organda Makassar.

Inflasi Januari 2017 dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran yang termasuk dalam transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,35 persen. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pengurusan pajak STNK dan BPKB, tarif pulsa, dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan menaikkan tarif STNK dan BPKP sudah lama dibahas oleh pemerintah. Bahkan, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Mahasiswa di Malang demo kenaikan harga: Jokowi-JK tidak pro rakyat! Kondisi rakyat akan semakin buruk saat diikuti kenaikan tarif listrik dan pencabutan subsidi tarif dasar listrik untuk 900 VA. Massa berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi, jika pemerintah tidak menanggapi.

Demo harga naik, mahasiswa jalan mundur dari Gedung Sate-DPRD Jabar. Hingga saat ini massa mahasiswa masih berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar. Dengan kawalan ketat anggota kepolisian, aksi mahasiswa berjalan kondusif.

Boy meminta masyarakat tidak menyudutkan Polri. Sebab, kenaikan bukan usulan Polri melainkan melainkan temuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan.

Saling lempar tanggung jawab kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB menunjukkan karut marut koordinasi antar pemangku kepentingan. Sikap saling lempar tanggung jawab ini akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kapolri bandingkan biaya bikin STNK/BPKB dengan paspor & buku nikah. Tito menegaskan, kenaikan STNK/BPKB tersebut bukan pajaknya melainkan biaya administrasi lantaran inflasi harga material dan penerapan sistem online di seluruh Indonesia. Hal itu bertujuan memberikan pelayanan maksimal terhadap pemilik kendaraan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meluruskan pernyataannya yang dikutip sejumlah media terkait komentar Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Darmin mengatakan banyak media menulis bahwa dirinya mengatakan Presiden Jokowi keberatan dengan kenaikan PNBP.