Kekerasan Perempuan

Kasus dugaan penyekapan perempuan berinisial M di Jawa Tengah yang melibatkan oknum polisi memicu desakan dari anggota DPR RI untuk pengusutan tuntas dan perlindungan korban.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Kemenham Jabar serius mengawal pemenuhan hak YNT, korban dugaan penyekapan dan kekerasan, yang kini dirawat intensif di RS Hasan Sadikin. Simak upaya negara memastikan perlindungan korban.

Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya, menekankan kolaborasi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

DP3A Makassar mengajak masyarakat berani melaporkan dugaan kekerasan anak dan perempuan melalui aplikasi Sakina. Tujuannya untuk penanganan cepat dan perlindungan korban.

Unit PPA Polres Singkawang tengah menangani dugaan penganiayaan perempuan dan anak di bawah umur yang terjadi di Singkawang Barat, dengan pelaku RKS telah diamankan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius meningkatkan perlindungan kelompok rentan. Program "Kecamatan Berdaya" menjadi ujung tombak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan di 35 kabupaten/kota.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkenalkan Simfoni PPA versi 3 kepada Pemprov Sumut, sebuah sistem manajemen kasus yang dirancang untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar lakukan perluasan layanan Puspaga untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayahnya. Inisiatif ini bertujuan menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan edukasi masyarakat.

Pimpinan Wilayah Fatayat NU Kalimantan Selatan membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) untuk menjawab tantangan kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan tindak kekerasan perempuan bukan hanya masalah rumah tangga, melainkan pelanggaran nilai Pancasila yang mengancam masa depan bangsa.

Komnas Perempuan menyoroti urgensi penguatan perlindungan holistik bagi perempuan pembela HAM di Indonesia yang masih rentan kekerasan dan kriminalisasi. Apa alasannya?

Kementerian PPPA membeberkan tiga penyebab utama melonjaknya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi faktor ekonomi, pola asuh, serta pengaruh media sosial yang kian masif.

Lembaga Sensor Film (LSF) menggelar nonton bareng film "Nia" di Semarang untuk menginspirasi generasi muda dan menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan, sebuah kisah nyata yang patut diteladani.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gencar mengaktifkan Layanan Puspaga Sumut sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus membangun keluarga tangguh.