kebijakan sekolah

Dinas Pendidikan Aceh menuai pujian dari Mendagri terkait kebijakan pembatasan gawai SMA Aceh, yang dinilai sangat aplikatif dan menjadi praktik terbaik nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari PP Tunas guna memperkuat Perlindungan Anak Digital Jakarta yang semakin melek teknologi, menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberlakukan kebijakan pembatasan gawai di sekolah untuk PAUD, SD, dan SMP, bertujuan meningkatkan disiplin serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memberlakukan kebijakan **pembatasan telepon genggam di sekolah** jenjang SMA, SMK, dan SLB, bertujuan menjaga keseimbangan teknologi dan pembentukan karakter pesert

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana resmi melarang pemberian Pekerjaan Rumah (PR) bagi siswa menyusul penerapan lima hari sekolah, memastikan anak-anak memiliki waktu istirahat dan berkegiatan positif di rumah.

Wacana larangan ponsel di sekolah menengah membutuhkan kajian komprehensif lintas kementerian, ujar Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peran keluarga dalam edukasi digital.