Kebijakan Pusat

Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian Gaji ke-13 ASN tahun 2026, meskipun anggaran sudah disiapkan di APBD.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menekankan pentingnya penyelarasan usulan anggaran dengan kebijakan pusat dan visi daerah dalam Musrenbang DKI Jakarta 2027 untuk pembangunan yang efektif.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nabire tetap bekerja penuh dari kantor karena kebijakan Work From Home (WFH) dari pusat masih menunggu regulasi resmi yang jelas.

Pemerintah Provinsi Papua belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan WFH ini berpotensi efisien, namun Pemprov Papua menghadapi tantangan infrastruktur yang pe

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tetap berjalan, meski ribuan warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK) dinonaktifkan pusat. Pemkab Bangka Tengah menanggung pembiayaan melalui AP

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Komisi II DPR RI berkomitmen memperketat Pengawasan Perbatasan di wilayah Natuna dan PLBN Serasan. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif dan mendorong pembangunan strategis.

Pemkot Serang sedang mencari solusi bagi ribuan honorer yang belum terakomodasi sebagai PPPK. Simak langkah proaktif Pemkot Serang untuk kepastian nasib honorer Serang.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD sepenuhnya wewenang pusat. Simak mengapa hal ini jadi sorotan di tengah protes masyarakat!