Kasus Pajak Google

Google Kena Denda di Uni Eropa Karena Praktik Bombardir Iklan

Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengungkapkan, kesepakatan antara DJP dengan Google telah melalui proses dan waktu yang cukup lama. Prinsip-prinsip perpajakan untuk Google merupakan langkah awal dan akan dijadikan sebagai patokan memajaki perusahaan atau bisnis sejenis.

Bila Google lunasi pajak, Menkominfo rampungkan aturan OTT (Over The Top). Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran kepada penyedia OTT global yang beroperasi di Indonesia. Mereka diwajibkan berbadan hukum tetap dan menyesuaikan beberapa sistemnya dengan kondisi di Indonesia.

Menko Darmin akui proses penagihan pajak Google sulit. Sebab, penagihan pajak Google tidak memiliki standard ataupun landasan aturan pembayaran pajak. Menko Darmin mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Google pasti memiliki perhitungan sendiri-sendiri mengenai pendapatan yang diperoleh selama di Tanah Air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan teknologi asing, Google dalam pembayaran pajak kepada pemerintah. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2016.

Bos pajak soal ruwetnya kasus Google: Karena tak ada yang rela bayar. Ken menambahkan hari ini Google akan menemui pihaknya untuk menyampaikan jawaban atas hitungan pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan hitungan DJP, kewajiban pajak Google mencapai Rp 450 miliar per tahun.

Kasus beberapa perusahaan teknologi informasi asing yang menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah sempat menggegerkan masyarakat. Sebab, pemerintah tengah mengejar penerimaan negara, salah satunya dari perpajakan. Salah satu perusahaan teknologi informasi yang membangkang untuk membayar pajak, yaitu Google.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan Google telah bersedia membayar pajak kepada negara. Pembayaran akan dilakukan dalam sebulan ke depan.

Pihak Google diwakili tiga orang, dan enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semuanya kompak tidak memberi pernyataan sama sekali.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku tak gentar apabila Google membawa kasus pajaknya ke pengadilan arbitrase internasional. DJP memastikan memiliki dasar hukum mengenai kewajiban Google untuk membayar pajak di Indonesia. Indonesia tidak sendiri dalam menagih pajak Google.

"Sudah dipanggil hari ini. Dia sudah konfirm, tapi siapa saja yang datang belum tahu. Nanti sore pertemuannya jam 15.00 WIB," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugesteadi.

Menkominfo sentil Google lagi soal pajak. Persoalan pajak Google yang belum terpenuhi, masih menjadi salah satu fokus pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga menyinggung kembali soal kewajiban perusahaan Over The Top (OTT) asing siapapun termasuk Google membayar kewajibannya itu.

Pejabat Google terancam masuk bui jika tetap mangkir bayar pajak. Ken menegaskan, tidak ada yang berbeda dari investigasi yang dilakukan Ditjen Pajak terhadap Google. Menurutnya, Google tetap mendapat perlakuan yang sama seperti wajib pajak lainnya yang melanggar aturan pajak.

Pemerintah melalui Ditjen Pajak telah menawarkan tax settlement atau pengampunan pajak kepada Google. Sayangnya, langkah ini masih belum memberikan pencerahan dalam menyelesaikan masalah, karena nilai tax settlement yang diajukan Google terlalu kecil.

Selain Google, pihaknya juga terus mendorong beberapa perusahaan teknologi informasi asing di Indonesia untuk membayar pajak, seperti Facebook.

Mangkir bayar pajak, Google terancam denda Rp 4 triliun. Muhammad Haniv mengatakan Google telah bersedia untuk melakukan negosiasi. Hal ini dikarenakan Ditjen Pajak menawarkan adanya kebijakan tax settlement, di mana pajak yang harus dibayar Google, bukan nilai dari keseluruhan pajak tertunggak.

Menkominfo: Gak ada urusan, Google harus bayar pajak!. Saya gak ada urusan dengan Google, Google harus bayar pajak. Kenapa? Kita harus menerapkan kesetaraan atau level playing field yang sama. Masa pemain Over The Top (OTT) lain bayar pajak, Google tidak

"Google harus bayar pajak tahun ini. Pokoknya selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan dengan adanya penguatan ini (Ditjen Pajak dan TNI) kita sudah sangat bersatu."

"Tugas saya bagaimana caranya mereka datang, duduk dengan teman-teman pajak."

Tak mau seperti Google, Facebook Indonesia akui bayar pajak di RI. Sri Widowati, Country Director Facebook Indonesia, mengaku pihaknya sangat fokus membangun bisnis dan memastikan Facebook berkembang dengan baik di Indonesia. Kata Sri, prinsipnya, di mana pun Facebook hadir di dunia, pasti bayar pajak.