Karut Marut E Ktp

Kabid Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Hedi Mochamad Hertadi mengakui keterbatasan jumlah blangko e-KTP tersebut. Dia mengatakan, stok blangko e-KTP yang minim itu membuat pelayanan pencetakan identitas masyarakat menjadi terganggu.

Isnu Edhi Wijaya diperiksa KPK pada Rabu, 1 Desember 2021. Dia diperiksa terkait dugaan aliran dana e-KTP sekaligus posisinya sebagai pelaksana proyek e-KTP.

"Ada 2600-an hasil perekaman belum di cetak selama satu bulan lebih, ini masalah. Kasihan warga," kata Zudan.

Tersangka yang diperiksa yakni Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi. Dia belum ditahan tim penyidik KPK.

KPK mencekal dua anggota keluarga tersangka Paulus Thanos yakni sang istri, Lina Rawung dan si anak yaitu Catherine Tannos. Keduanya dicegah plesiran terhitung per 19 Agustus 2019.

KPK berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi e-KTP ini, terutama pemerintah dan DPR. Kedua pihak itu harus memastikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran negara agar kasus serupa tidak lagi terulang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, peran Miryam yakni meminta USD 100 ribu kepada mantan pejabat Kemendagri Irman yang sudah divonis 15 tahun penjara.

Kasus Markus Nari di e-KTP, KPK Periksa Mohammad Jafar Hafsah. Selain Jafar, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya.

Ganjar menjelaskan, saat di Komisi II pihaknya banyak bekerjasama dengan sejumlah mitra. Hal itu dilakukan untuk mengubah atau mengoptimalisasikan anggaran di Banggar.

Kasus e-KTP, KPK Sita Toyota Land Cruiser Milik Markus Nari. Terkait dengan penyidikan untuk Markus Nari, penyidik lembaga antirasuah hari ini memeriksa mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan Sekjen DPR Indra Iskandar. Febri mengatakan, untuk Indra, penyidik menelisik soal keanggotaan Markus di DPR.

Dalam perkara e-KTP ini KPK sudah mengantarkan tujuh orang ke dalam penjara. Ketujuh orang tersebut dinilai hakim terbukti melakukan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek sebesar Rp 5,9 triliun.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Utama PT LEN Industri Persero Wahyudin Bagenda dalam kasus korupsi e-KTP. Wahyudin akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan politisi Golkar Markus Nari.

Dia akan ditahan di Rutan Cabang KPK yang berada di belakang gedung lembaga antirasuah tersebut.

Markus Nari tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia belum juga ditahan KPK.

Belasan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih memiliki tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah daerah pun diprediksi tidak akan bisa mengejar pencetakan jelang masa pencoblosan di Pilpres 2019.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, keduanya terbukti memperkaya orang lain, salah satunya Setya Novanto. Menurut hakim, jeduanya memperkaya mantan Ketua DPR RI itu sebesar USD 7,3 juta.

Puluhan ribu Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solo, Senin (17/12). Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar oleh Asisten Pemerintahan, Said Romadhon, di halaman Pendapi Gede, Balai Kota Solo.

Saat ini, polisi fokus mengejar siapa yang bertanggung jawab terhadap ribuan KTP elektronik terbungkus karung tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah melakukan audit internal terkait penggunaan e-KTP. Bahkan, dia mengklaim Gerindra siap membiayai pembuatan sistem kontrol jika pemerintah tidak mempunyai anggaran.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya menyerap aspirasi pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus e-KTP yang tercecer di beberapa daerah. Menurutnya, usulan itu perlu dipertimbangkan.