Kapal China Pencuri Ikan

TNI angkatan laut Lanal Lhokseumawe menahan kapal negara asing yang diduga melakukan aktivitas pencurian ikan di perairan laut Lhokseumawe, Aceh. Kapal asal Taiwan MV JOHO itu diamankan saat KRI Teuku Umar-285 menggelar latihan kerja sama dengan Thailand di bawah Gugus Tempur Laut Komando Armada I pada Senin (20/6).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksda TNI Adin Nur Awaludin menjabarkan, 114 kapal di antaranya berasal dari Indonesia. Kemudian, 52 sisanya merupakan kapal ikan asing.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa penangkapan terhadap ketiga kapal ikan asing berbendera Malaysia ini berhasil dilakukan pada operasi yang dilaksanakan Kapal Pengawas Hiu 08 dan Kapal Pengawas Hiu 07.

Petugas gabungan di bawah komando KKP kemudian menangkap lima kapal berbendera Vietnam tersebut. Kasus ini masih diproses di PSDKP Pontianak.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menuturkan, modus memotong jaring dengan tujuan menjerat baling-baling kapal pengawas perikanan saat ini memang marak dilakukan.

TNI Angkatan Laut menangkap dua kapal asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Jumat (2/10). Penangkapan kapal berbendera Vietnam tersebut bermula dari patroli TNI AL menggunakan KRI John Lie-358 (KRI JOL 358).

Kapal BKO Gugus Tempur Laut Koarmada I saat itu sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya 20 pengamanan garis Landas Kontinen Indonesia di Perairan Laut Natura Utara. Kemudian mendeteksi kapal berbendera Vietnam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan.

Oleh karena itu, Mahfud meminta nelayan di Natuna kembali beraktivitas seperti biasa.

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai tidak ada solusi terkait sengketa di perairan Natuna. Indonesia bahkan perlu selalu siap sedia karena persoalan tersebut akan terus muncul.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai permasalahan itu. Sementara TNI merespons dengan mengerahkan lima kapal tempur dan satu pesawat intai ke perairan Natuna.

Pemerintah bergerak cepat dengan menggelar rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1) terkait masuknya kapal China ke perairan Natuna.

Lagi dan lagi, kapal ikan ilegal asal China memasuki wilayah NKRI tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal China juga pernah memasuki Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna pada Maret 2019.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk menindak kapal berbendera asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Demokrat dukung kebijakan Menteri Susi tenggelamkan kapal pencuri ikan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan memicu polemik di internal kabinet. Wapres Jusuf Kalla (JK) dan Menko Kemaritiman Luhut meminta Susi menghentikan kebijakan penenggelaman kapal.

TNI juga menerjunkan drone untuk mengawasi perairan Natuna.

Banyak negara yang menjuluki China sebagai 'negeri pembajak'.

Kapal perang China itu membayangi TNI AL yang tangkap nelayan pencuri ikan di Natuna.

Laksda Taufiq R mengakui tembakan hanya di arahkan ke udara, bukan ke kapal nelayan.