Kabareskrim Ari Dono

Kabareskrim Komjen Ari Dono pastikan polisi tak berat sebelah saat Pilpres. Komjen Ari Dono Sukmanto telah resmi menjadi Wakapolri. Dia menegaskan di tahun politik ini akan tetap berpegang pada aturan hukum.

Siapa pengganti Wakapolri Komjen Syafruddin yang kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akhirnya terjawab. Komjen Ari Dono Sukmanto akan dilantik siang ini di Mabes Polri.

"Fokuskan pada pengembalian kerugian negara, pemulihan aset dengan menerapkan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Baik subjek hukum manusia maupun koorporasi," ungkapnya.

"Hasil koordinasi antar Kementerian Agraria bahwa banyaknya kasus-kasus tanah yang memang sulit diungkapkan yang terkesan," kata Ari Dono di Kantor Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/5) malam.

Laporan Bawaslu ini diterima oleh Bareskrim Polri pada tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018

Hanya saja, Ari Dono menambahkan, polisi yang turun ke lapangan tak selalu menggunakan seragam dinas. Sehingga kinerja polisi tidak diketahui masyarakat secara kasat mata. Begitu juga dalam melakukan penyelidikan.

"Nanti kebijakannya di polda. Pasti dari intelejen melihat perkembangan situasi. Sehingga ada penguatan koordinasi. Kan ini soal ketertiban. Jadi akan dilapis. Paling depan Pol PP (Satpol PP). Tapi kalau nanti ada ancaman yang lebih besar, penguatan dari kita," ungkap Kabareskrim.

Beredarnya rekaman tersebut sebagai bentuk adanya salah satu kalangan yang kurang suka dengan kesolidan BUMN yang tengah dibangun Rini.

Pembuktian, kata Ari Dono, dimulai dari awal kejadian tentang reaksi korban usai menenggak miras oplosan tersebut. Kemudian polisi akan meneliti kandungan miras oplosan tersebut.

Kabareskim tegaskan bakal terus proses hukum Sukmawati Soekarnoputri. Ari Dono mengatakan sejauh ini pihaknya masih melakukan penyidikan ‎atas laporan sejumlah pihak terkait kasus ini. Dia memastikan akan memanggil ahli untuk membuat terang kasus ini.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono memberi pesan saat prosesi pisah-sambut tiga direktur jajarannya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus), Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Tujuan lainnya sekaligus untuk memetik pelajaran dari negara-negara lain. Bagaimana mereka telah sukses mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di negaranya.

Kabareskrim minta terpidana korupsi diberi sanksi sosial. Menurutnya tindakan penanganan dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak terlalu berpengaruh dalam mengurangi tindakan korupsi. Serta tidak bisa memberikan efek jera.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pandangannya terkait kasus korupsi selesai jika uang dikembalikan. Menurut dia, tak perlu melanjutkan penyidikan kasus yang kecil jika uangnya sudah kembali. Sebab, hal tersebut hanya menyia-nyiakan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas.

Wacana hentikan kasus korupsi di bawah Rp 100 juta jika uang dikembalikan. Dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi jika kerugian negara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Polri untuk penanganan kasus.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menginginkan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi yang nilainya besar atau kelas kakap. Hal itu agar KPK bisa menyita aset milik para koruptor yang lebih besar dan bisa berguna atau bermanfaat untuk negara.

Dia menjelaskan alasannya. Dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi jika kerugian negara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Polri untuk penanganan kasus.

Politisi PDIP ini mengingatkan, pesta demokrasi harus mengedepankan adu program, konsep dan gagasan. Bukan kemudian menghalalkan segala cara. Sehingga ini akhirnya membuat seseorang menggunakan ujaran kebencian, fitnah dan hoaks.

Jaksa Agung tak setuju kembalikan duit korupsi hilangkan perbuatan pidana. Pernyataan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menuai kontroversi. Ari Dono menilai, seseorang yang melakukan korupsi di bawah Rp 100 juta tak perlu dipidana. Dengan syarat, orang tersebut mampu mengembalikan uangnya itu pada negara.

Komjen Arie Dono menjelaskan alasannya. Dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi jika kerugian negara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Polri untuk penanganan kasus.