Jimly Asshiddiqie

Kondisi itu disebut membuat proses pengambilan keputusan di internal lembaga menjadi tidak sehat.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.

Hingga saat ini, tercatat puluhan judul buku telah ia rampungkan dengan berbagai gagasan segar di dalamnya.

Ia menegaskan, penataan sistem etika menjadi krusial untuk menjaga integritas para penyelenggara negara.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai ribuan halaman, memicu antisipasi publik terhadap rekomendasi penting.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berencana melakukan kunjungan bersama ke Tehran untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah, sebuah inisiatif penting yang diungkapkan setelah serangan AS-Israel terhadap Iran.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, menyarankan Presiden Prabowo Subianto menangguhkan keanggotaan BoP Indonesia sampai konflik Iran reda dan Israel mengakui kemerdekaan Palestina, demi menjaga posisi strategis negara.

Ia menegaskan, tindakan kekerasan yang menimpa pemerintahan sah suatu negara tidak dapat ditoleransi dalam hukum Internasional maupun nilai Pancasila.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.