IUPK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengajukan enam Raperda Pemprov Sulteng dalam sidang paripurna DPRD, bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Bapenda Kaltim berupaya keras mengoptimalkan pendapatan daerah dari laba IUPK dan sektor non-tambang. Ini dilakukan untuk menambal proyeksi pemangkasan transfer pusat yang signifikan pada 2026.

IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan.