Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany memerintahkan tim pemeriksaan khusus yang melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan liar (Pungli) di SDN 02 Pondok Pucung, bekerja profesional.

Rumini (44) guru honorer yang dipecat dari SDN 02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan, mengaku semakin bertekad membongkar dugaan praktik pungutan liar di sekolahnya. Dia mengaku mulai mendapat hambatan dalam membongkar dugaan pungli.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mendatangi kediaman Rumini untuk mendengar duduk persoalan kasus pemecatan tersebut. Namun keduanya enggan membuka hasil pertemuan.

Permintaan itu disampaikan investigator dari inspektorat Kota Tangerang Selatan saat mendatangi kediaman Rumini. "Kekeluargaan saja lah bu, namanya ibu warga Tangsel. Apapun itu ya kita nanti kita bikinlah seenak-enaknya bu sekondusif mungkin," ucapnya.

Wali Kota Airin Belum Tentukan Sikap Soal Guru Dipecat karena Bongkar Pungli.Dengan laporan lengkap yang disampaikan sejumlah instansi terkait, nantinya Airin baru akan mengambil kebijakan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Taryono mengaku memiliki sejumlah alasan hingga akhirnya menandatangani surat pemecatan terhadap Rumini (44), guru honorer SDN02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan.

Rumini (44) harus menerima kenyataan pahit dipecat dari pekerjaannya sebagai guru honorer SDN 02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan. Keputusan pemecatan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Rumini meyakini, pemecatan ini buntut sikap kritisnya terhadap kebijakan sekolah.

Ratusan guru honorer di Kota Bandung tak bisa mendapatkan upah tambahan dari pos anggaran dana hibah Pemkot Bandung. Hal itu tidak terlepas dari perubahan kebijakan standardisasi dan klasifikasi guru honorer.

Wakil Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Rabin Hattari, mengatakan pemerintah tentu telah memikirkan nasib para guru honorer. Pemerintah akan menyiapkan berbagai langkah untuk peningkatan status dan upah guru honorer.

Pengurus Besar (PB) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) mengingatkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib para tenaga pengajar. Khususnya yang masih berstatus honorer. Janji-janji tersebut termaktub dalam piagam 'Ki Hajar Dewantara' yang ditandatangani oleh Jokowi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait gaji para guru honorer yang akan disesuaikan Upah Minimum Regional (UMR). Penerapannya diharapkan dapat segera diberlakukan pada 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan akan menindaklanjuti permintaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai gaji guru honorer setara Upah Minimum Regional (UMR). Dia menyebutkan masih perlu banyak diskusi yang harus dilakukan ke depannya mengenai hal tersebut.

Pemerintah memiliki tiga skema dalam mengatasi masalah guru honorer. Pertama, melalui seleksi CPNS dan kedua lewat seleksi PPPK. Meskipun demikian dia mengakui tentu masih ada guru honorer yang tidak terakomodasi oleh dua skema tersebut. Mereka inilah yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan setara UMR.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah tak lagi menerima guru honorer. Hal ini agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan sertifikasi guru honorer.

Jokowi lalu menanyakan apa kesulitan guru honorer mendapat sertifikasi. Megayanti membeberkan kesulitan mendapat sertifikasi, salah satunya adalah pembatasan usia pengajar untuk sertifikasi.

Jokowi menyebut, bangsa maju adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa bisa berlari cepat menuju maju, sejahtera dan makmur.

Dengan terbitnya UU ASN telah mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena mensyaratkan batasan usia 35 tahun dan minimal berpendidikan sarjana strata-1 (S1).

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes CPNS bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.