Irjen Firli

Pidana dalam kebocoran data penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM itu adalah data yang seharusnya rahasia tetapi dipegang pihak di luar wewenang.

Pada tahun 2022, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu melaporkan memiliki harta sebesar Rp 20.716.990.685.

Firli yang saat itu disinggung soal buronan Harun Masiku yang tak kunjung tertangkap malah memamerkan hasil kinerja KPK selama berdiri. Firli menyebut selama berdiri KPK memiliki 21 buronan.

Firli menerangkan, korupsi bukan hanya sekadar kejahatan merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak rakyat. Karena itu, korupsi bisa menggagalkan suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan spanduk dukungan kepada Firli Bahuri sebagai Capres 2024 bukan program lembaga antirasuah. Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK hanya fokus pada upaya membangun kesadaran masyarakat mewujudkan budaya antikorupsi.

Firli mengatakan bahwa koruptor termasuk golongan manusia yang merusak agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurutnya, andil besar para jurnalis dan media di Tanah Air sebagai salah satu pilar demokrasi di negeri ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi hingga menyelesaikan ragam permasalahan bangsa.

Firli menjabarkan, KPK di eranya melakukan beberapa pendekatan sebelum melakukan tangkap tangan. Yaitu dimulai dengan upaya untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat.

Selain itu, KPK juga mendapatkan Rp203,59 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tindak pidana kasus korupsi. Rinciannya, Rp1,67 miliar dari kasus gratifikasi, Rp166,48 miliar uang sitaan TPPU dan uang pengganti, serta Rp24,63 berasal dari pendapatan denda, lelang hasil korupsi, dan TPPU.

Kinerja KPK, kata mantan Kapolda Sumsel ini, harus bisa mencegah tidak lagi terjadi korupsi dan bisa membuat korupsi tidak terulang.

Firli menegaskan Kedeputian Penindakan tetap akan melakukan penindakan dengan tunduk kepada asas dan tugas pokok KPK. Semua Penindakan yang dilakukan KPK harus berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Firli berharap kerjasama dalam pencegahan korupsi terus dibangun secara maksimal. Firli berharap keinginan untuk korupsi hilang lantaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah komitken memperkuat pencegahan korupsi.

Firli meminta kepala daerah mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain dugaan korupsi PCR, Firli menyatakan pihaknya juga tengah mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap Formula E di DKI Jakarta. Menurut Firli, dua kasus itu tengah dikerjakan oleh KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri teringat pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara sempat meminta lembaga yang kini dikomandoi Firli harus menjadi nomor satu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Firli mengungkapkan, ketauladan mengenai pengorbanan, kepatuhan, ke ikhlasan serta keberanian yang dibalut tekad yang kuat seorang hamba, jangan sampai terbelenggu dan tenggelam kedalam surga fatamorgana duniawi yang bergelimang dosa.

Firli menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihaknya tidak akan berhenti karena pandemi Covid-19. Menurutnya, pemberantasan korupsi tak bisa dihalangi oleh apapun.

Firli mengatakan, saat menjadi deputi penindakan pun beberapa pegawai KPK banyak mengundurkan diri. Menurut jenderal polisi bintang tiga itu, alasan para pegawai mengundurkan diri mulai dari menikah, bekerja di instansi lain.

Di samping itu, dalam sertijab pagi ini juga akan melantik Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim baru pengganti Jenderal Idham Azis yang telah resmi menjadi Kapolri.

Menurutnya, jika diibaratkan menumpang kapal besar (NKRI), maka seluruh penumpangnya tidak boleh gaduh. Sehingga siap dan selamat sampai tujuan walaupun menghadapi ombak, badai serta gelombang.