Infrastruktur Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel sebesar Rp15 miliar kepada Kabupaten Kepulauan Selayar. Dana ini bertujuan mendorong program pembangunan prioritas dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatka

Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk tiga Pos Damkar baru di wilayah strategis untuk meningkatkan respons cepat terhadap musibah kebakaran. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Sumsel Herman Deru membahas percepatan Konektivitas Bengkulu Sumsel, termasuk infrastruktur jalan tol dan penataan angkutan batu bara untuk ekonomi daerah.

Anggota DPR RI Ratih Megasari Singkarru mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan pelosok dan penguatan akses kesehatan di wilayah terpencil, menyusul insiden pilu seorang ibu melahirkan di jalan berlumpur.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serius tangani banjir di Kecamatan Bati-Bati dengan fokus pada perbaikan drainase. Simak langkah Pemkab atasi genangan air yang sering terjadi.

Jembatan Perintis Garuda di Pringsewu kini telah resmi beroperasi, menghubungkan dua pekon vital dan diharapkan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi serta mempermudah mobilitas pelajar.

Kabupaten Penajam Paser Utara menjalin kerja sama strategis dengan BUMN, salah satunya PT Krakatau Niaga Indonesia, untuk mempercepat dan mengefektifkan pembangunan daerah, khususnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengungkapkan berbagai program kebijakan pemerintah pusat, termasuk Sekolah Garuda dan cetak sawah, telah berjalan di Rejang Lebong, menunjukkan perhatian serius terhadap daerah ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mulai menerapkan kebijakan gentengisasi secara bertahap. Kebijakan ini menjadikan bangunan pemerintah sebagai percontohan awal untuk menciptakan tata bangunan yang lebih estetis dan nyaman.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan proyek KPBU APJ Madiun berhasil memangkas tagihan listrik hingga miliaran rupiah, sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama Kementerian Transmigrasi memfasilitasi program transmigrasi lokal bagi warga perbatasan dan eks-warga Papua Nugini, bertujuan mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Program transmigrasi lokal

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengambil langkah cepat untuk percepat perbaikan jembatan putus di Desa Campang Jaya, memastikan akses vital warga kembali normal dan korban tertangani.

Pemerintah Kabupaten Subang mengalokasikan Rp271 miliar untuk Anggaran Infrastruktur Subang. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, dan drainase guna meningkatkan kualitas layanan publik serta mengatasi tantangan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) terus mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk melanjutkan proyek **peningkatan jalan Gumas**, khususnya ruas Kuala Kurun-Sarerangan, demi konektivitas yang lebih baik di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo bersama DPRD Jatim meninjau kondisi Jalan Rusak Ponorogo yang menghubungkan dua desa, nyaris putus total. Upaya perbaikan segera dilakukan demi kelancaran aktivitas warga.

Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memasang portal jalan di tiga titik strategis untuk membatasi kendaraan bermuatan lebih, mencegah kerusakan jalan yang terus berulang.

Gubernur Anwar Hafid mengumumkan 18.724 mahasiswa telah menerima Beasiswa Mahasiswa Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas 2025, mendekati target 23.000 penerima tahun ini, sekaligus memperkuat komitmen pendidikan daerah.

Bupati Pasaman Welly Suhery prioritaskan Pembangunan Kawasan Terjauh Pasaman, seperti Mapattunggul Selatan. Meski kendala anggaran, Pemkab berkomitmen. Simak upaya daerah wujudkan pemerataan!

Pemkab Lampung Barat usulkan pembangunan 168 rusun ASN untuk tingkatkan kualitas pelayanan publik dan penuhi kebutuhan hunian layak. Akankah terealisasi pada 2026?