Hukum Pajak

DJP Sumbar dan Jambi memblokir 571 rekening wajib pajak dengan tunggakan Rp70,2 miliar. Ketahui tiga tahap penting untuk membuka blokir rekening dan menghindari konsekuensi hukum.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, mengakui kesalahannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas pejabat pajak.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Kejaksaan Negeri Semarang mulai memanggil 261 wajib pajak penunggak PBB dengan total tunggakan fantastis Rp108 miliar, guna klarifikasi dan percepatan pembayaran kewajiban.

Dua pimpinan PT SMJL, penggelap pajak senilai Rp20,4 miliar, divonis 2 tahun 4 bulan penjara oleh DJP Kalselteng. Simak detail kasus dan denda fantastis yang dijatuhkan!

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?