Hukum Militer

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Komnas HAM mengumumkan bahwa penyidikan kasus Andrie Yunus telah mencapai 80 persen, namun masih terhambat kelengkapan bukti krusial yang ditunggu dari korban.

Danyonif 733 Masariku menyampaikan permohonan maaf mendalam atas insiden prajuritnya yang memukul warga hingga tewas di Sanana, Maluku Utara, dan memastikan proses hukum akan berjalan transparan.

Kodam IX/Udayana membatalkan keanggotaan seorang prajurit TNI AD setelah terbukti terlibat tindak pidana dan memalsukan dokumen rekrutmen, menegaskan komitmen penegakan hukum.

Praktisi hukum di Aceh mendesak Detasemen Polisi Militer segera memproses hukum dua oknum TNI terduga pelaku pengeroyokan siswa SMA di Aceh Barat. Kasus oknum TNI keroyok siswa SMA ini harus diusut tuntas demi keadilan dan wibawa institusi.

Kodam XV/Pattimura serius menindak oknum anggota yang terlibat pungli seleksi TNI AD di Kepulauan Aru, memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi.

Oknum TNI pukul Ojol di Pontianak, Letda AF, akan menghadapi sidang militer setelah insiden pemukulan. Bagaimana kronologi lengkap dan apa penyebabnya?

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan dua oknum prajurit TNI AD yang terlibat kasus penculikan berujung kematian akan segera menjalani sidang terbuka. Apa saja fakta di baliknya?

Insiden penembakan anggota TNI di Keerom, Papua, yang menewaskan Praka PM, diduga berawal dari pertengkaran. Apa motif di balik perselisihan maut ini?

Pratu TB, anggota Pomdam XVII Cenderawasih, telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan warga di Jayapura dan terancam dipecat dari dinas TNI-AD. Simak detail kasusnya!