Hukum Militer

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Komnas HAM mengumumkan bahwa penyidikan kasus Andrie Yunus telah mencapai 80 persen, namun masih terhambat kelengkapan bukti krusial yang ditunggu dari korban.

Danyonif 733 Masariku menyampaikan permohonan maaf mendalam atas insiden prajuritnya yang memukul warga hingga tewas di Sanana, Maluku Utara, dan memastikan proses hukum akan berjalan transparan.

Kodam IX/Udayana membatalkan keanggotaan seorang prajurit TNI AD setelah terbukti terlibat tindak pidana dan memalsukan dokumen rekrutmen, menegaskan komitmen penegakan hukum.

Praktisi hukum di Aceh mendesak Detasemen Polisi Militer segera memproses hukum dua oknum TNI terduga pelaku pengeroyokan siswa SMA di Aceh Barat. Kasus oknum TNI keroyok siswa SMA ini harus diusut tuntas demi keadilan dan wibawa institusi.