hukum masyarakat

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara serius tingkatkan kompetensi paralegal untuk perkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, demi akses keadilan masyarakat.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Mamuju terbukti sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, bahkan sebelum sampai ke pengadilan, sehingga program ini diharapkan terus berlanjut.

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Wakil Bupati Sleman mengapresiasi peran advokat dalam upaya meningkatkan Edukasi Hukum Masyarakat Sleman melalui kegiatan sosial. Simak selengkapnya!

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui penyerahan STR Posbankum. Simak bagaimana langkah ini akan membantu masyarakat mendapatkan akses.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Kabupaten Banggai Laut berhasil mencapai 100% pembentukan Posbakum Desa di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses layanan hukum gratis dan merata bagi masyarakat.

Kemenkumham Babel bersama PLBH Al-Hakim menggelar penyuluhan hukum di Pangkalbalam, memastikan warga, terutama yang kurang mampu, memahami hak dan akses bantuan hukum gratis. Bagaimana detailnya?

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum Nagari sebagai garda terdepan penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat akses keadilan.

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.