Hardjuno Wiwoho

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Pengamat hukum Universitas Airlangga menilai pencekalan Bos Djarum, Victor Rachmat Hartono, merupakan prosedur wajar dalam penyidikan kasus dugaan pengurangan pajak. Apa alasannya?

Pengembalian Uang Korupsi sebesar Rp13,2 triliun ke negara menjadi sorotan. Pengamat hukum menilai ini bukti kerja sistemik lembaga hukum dan komitmen kepemimpinan nasional dalam memberantas korupsi.