Hak Siswa

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan menyoroti potensi 320 Dapodik siswa baru Sumsel terancam tidak terdaftar resmi akibat ketidaksesuaian kuota penerimaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengeluarkan surat edaran tegas melarang seluruh sekolah menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, memastikan hak pendidikan terpenuhi dan mencegah praktik yang merugikan peserta didik.

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti operasional SMK IDN Bogor yang tidak mengurus perizinan selama empat tahun, memicu pencabutan izin dan kekhawatiran akan nasib ribuan siswa yang terancam.

Ombudsman Gorontalo menyerahkan saran perbaikan tata tertib kepada MAN Insan Cendekia Gorontalo, khususnya terkait sanksi pelanggaran merokok, demi menciptakan sistem yang lebih proporsional dan mendidik.

Komisi III DPRD Singkawang resmi mengeluarkan Larangan Penjualan LKS di SD dan SMP. Kebijakan ini diambil untuk melindungi siswa dari beban biaya tambahan dan memastikan pendidikan yang adil serta merata.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) membeberkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus penahanan ijazah siswa, berhasil membebaskan ribuan dokumen penting ini yang sebelumnya tertahan di sekolah.