Gusdurian

GUSDURian secara tegas menolak pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi.

Jaringan GUSDURian menyoroti pentingnya penegakan supremasi sipil serta evaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang melanggar HAM, terutama di Papua.

Kapolri dinilai seharusnya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kegagalan tersebut.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.

Puncak agenda ini dihadiri oleh berbagai tokoh global dan tokoh nasional.

Jaringan GUSDURian menilai larangan yang seolah dibuat untuk ketertiban umum, justru mengancam hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh tokoh muda lintas iman dari sejumlah agama.

Jaringan Gusdurian menolak izin ormas untuk mengelola tambang

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari.

Pelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang