Grasi Annas Maamun

JPU menilai terdakwa Annas Maamun terbukti bersalah memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Riau periode 2009-2014 untuk percepatan pengesahan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015.

Karyoto mengatakan, Annas selaku Gubernur Riau periode 2014-2019 mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus.

Keputusan grasi tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019. Namun dalam grasi itu tidak terdapat pengurangan hukuman denda Rp200 juta bagi Annas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai, pemberian grasi terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maanum merupakan hal yang tepat. Alasan dia yakni terkait kondisi dan usia Annas yang sudah lanjut usia.

Bukhori Yusuf menyayangkan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun.

Saut juga menyatakan dengan adanya pengurangan masa tahanan koruptor dengan alasan kesehatan hanya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi. Terkait Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun, menurut dia hal tersebut bukanlah bentuk intervensi dari pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas potongan hukuman atau grasi kepada para sejumlah terpidana kasus korupsi. Namun langkah tersebut merupakan kewenangan Presiden sepenuhnya.

Mahfud juga menegaskan, pemberian grasi tersebut tidak menghilangkan hukuman terhadap Annas. Mantan gubernur Riau itu tetap terpidana dengan diampuni pengurangan hukuman.

Fadjroel menyebut Jokowi akan selalu taat terhadap penegakkan hukum di Tanah Air. Mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menangani satu perkara kasus suap RAPBD perubahan tahun 2014 dan RAPBD tambahan tahun 2015 menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas Maamun berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Terkait berapa jumlah koruptor yang mengajukan grasi, Yasonna tidak menyebutkan detailnya. Ia menyebut hampir semua terpidana korupsi yang kini ditahan pernah mengajukan grasi ke Jokowi.

"Zaman Pak SBY dulu waktu presiden, sejalan dengan komitmen berantas korupsi seingat saya tidak pernah memberikan grasi untuk napi korupsi, engga pernah, dengan alasan apapun," ungkapnya.

Jokowi tidak menjelaskan lebih detail apa isi pertimbangan MA sehingga memutuskan memberikan grasi kepada Annas Maamun.

Terpidana kasus korupsi dan juga mantan Gubernur Riau, Annas Maamun akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin satu tahun lebih cepat dari masa hukuman. Sebabnya, permohonan grasi atau pengurangan hukuman disetujui Presiden Joko Widodo. Alasannya kemanusiaan.

Menurut Arsul, pemberian grasi dengan alasan kemanusiaan adalah yang lumrah. Selama semua isi vonis sudah dipenuhi dengan baik.

Istana menutup rapat alasan memberikan grasi kepada koruptor Annas Maamun, terpidana kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Bahkan, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman enggan menanggapi pertanyaan wartawan seputar pemberian grasi tersebut.

Ade mengatakan, alasan-alasan kemanusiaan itulah yang dijadikan pertimbangan pemohon untuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi.