Filep Wamafma

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti efektivitas anggaran pendidikan Papua, khususnya Papua Barat, dan mendesak peningkatan kualitas data perencanaan untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Kebijakan Pemberhentian Nakes Manokwari sebanyak 235 tenaga kesehatan kontrak menuai sorotan DPD RI, yang meminta Pemkab Manokwari meninjau ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Senator DPD RI Filep Wamafma mengusulkan 154 sekolah di Papua Barat untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap II 2025, memastikan hak pendidikan anak bangsa di tengah tantangan geografis.

Ribuan warga Distrik Manokwari Timur antusias mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjelang Natal 2025, inisiatif DPD RI dan Dinas Kesehatan Papua Barat untuk tingkatkan akses layanan.

Pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya didesak membentuk lembaga perlindungan konsumen. Keberadaan lembaga ini krusial untuk mengawasi dan melindungi hak masyarakat dari praktik curang.

Ratusan mahasiswa STIH Momiwaren di Manokwari Selatan menerima Beasiswa KIP Kuliah, membuka akses pendidikan tinggi dan meringankan beban orang tua. Simak dampaknya bagi SDM Papua Barat.

DPD RI menyoroti kondisi Pembenahan Layanan RSUP Manokwari yang masih minim, meski fisik megah. Pemprov Papua Barat didesak segera tingkatkan fasilitas dan SDM.

DPD RI mendesak agar Kurikulum Peradaban Kijne, yang menekankan iman, ilmu, dan moral, diintegrasikan sebagai muatan lokal di Papua. Mengapa nilai-nilai ini krusial bagi generasi muda?

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Menteri PANRB menghentikan praktik mutasi ASN nonprosedural Papua yang merugikan daerah dan mengancam pelayanan publik. Simak selengkapnya!

STIH Manokwari mengusulkan perubahan status menjadi institut untuk memperluas mandat akademik dan menyesuaikan kebutuhan daerah, bukan langsung universitas. Apa saja persiapannya?

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi khusus untuk penanganan kusta di Papua Barat, menyusul temuan 796 kasus.

MPR for Papua mendesak kepolisian untuk serius memberantas peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Papua Barat yang telah berlangsung puluhan tahun dan meresahkan masyarakat.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua menegaskan prioritas pekerja asli daerah dalam rekrutmen. Simak bagaimana regulasi ini memastikan 80 persen tenaga kerja adalah orang asli Papua dan dampaknya bagi kesejahteraan!

DPD RI menekankan pentingnya prioritas bagi Tenaga Kerja OAP dalam setiap rekrutmen di Papua Barat, sesuai amanat Otsus. Bagaimana regulasi ini akan mengubah lanskap ketenagakerjaan?