Evaluasi Pilkada

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Direktur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya?

Bupati Madina Saipullah Nasution mendesak Bawaslu untuk mengkaji rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada Madina yang hanya 57 persen, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.