Efisiensi Kerja

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Pemerintah Kabupaten Karawang mulai memberlakukan sistem kerja WFH setiap Jumat bagi ASN, sebuah langkah strategis untuk efisiensi BBM dan peningkatan efektivitas kerja. Kebijakan WFH Karawang ini juga diiringi penyesuaian jam layanan publik yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menanti petunjuk teknis **Penerapan WFH ASN** dari pemerintah pusat sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM global, dengan rencana implementasi setelah Lebaran untuk efisiensi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kebijakan WFH bagi ASN namun menekankan kajian mendalam agar layanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah ASN.

Pemerintah menerapkan Kebijakan WFH pasca-Lebaran bagi ASN dan mengimbau sektor swasta, bertujuan mendorong efisiensi, mengurangi konsumsi BBM, dan membentuk budaya kerja digital yang lebih modern.

Komunitas AI Indonesia, AICO, gencar dorong Pelatihan AI Perusahaan guna membangun kapasitas kecerdasan buatan berkelanjutan. Langkah ini krusial untuk tingkatkan daya saing di era digital.