dprd situbondo

Komisi II DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun kerangka kebijakan untuk menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini penting agar daerah tidak hanya menjadi penonton pasif d

Peraturan Bupati terbaru di Situbondo membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo yang sebelumnya gratis tanpa batas. Simak detail pembatasan dan dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang kini mencapai Rp2 miliar.

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menyepakati Perda Kawasan Tanpa Rokok Situbondo, bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok berbahaya di area publik demi kesehatan bersama.

DPRD Situbondo mendesak Pemda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi lokal seperti perikanan dan pertanian. Langkah ini penting untuk kemandirian fiskal, mengatasi pengurangan dana pusat.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.

DPRD Situbondo mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencari solusi pengoperasian sumur bor Situbondo yang belum berfungsi optimal, menghambat aktivitas pertanian di tengah musim tanam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo mendesak pemerintah daerah untuk segera mengangkat 87 Kepala Sekolah Definitif Situbondo guna memastikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sekolah.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah setempat segera mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memastikan pembayaran gaji Nakes Ponkesdes Situbondo yang berstatus PPPK Paruh Waktu tetap berjalan.

DPRD Situbondo resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, meski diwarnai sejumlah catatan dari fraksi.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mendesak Badan Kehormatan untuk mengevaluasi kedisiplinan anggota DPRD Situbondo yang menurun, terutama dalam rapat paripurna penting.

DPRD Situbondo umumkan PT Panca Mitra Multi Perdana (PMMP) sepakat bayar hak eks karyawan senilai Rp1 miliar. Simak detail kesepakatan dan batas waktu pelunasan hak eks karyawan PT PMMP yang bikin penasaran!

Komisi III DPRD Situbondo mengeluarkan **Rekomendasi DPRD Situbondo** penting bagi pemilik stockpile serbuk kayu yang diprotes warga. Apa saja langkah mitigasi polusi yang harus dilakukan?

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera membentuk Raperda Insentif Investasi. Langkah ini vital untuk menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mengapa Raperda ini begitu penting?

Pemkab Situbondo mengusulkan Raperda KTR seiring peningkatan kasus pneumonia yang signifikan. Aturan ini bukan melarang, tapi mengendalikan asap rokok demi kesehatan masyarakat.