DPRD Kabupaten Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi mulai mengusut dugaan pencemaran laut di Tarumajaya yang merugikan nelayan. Akibat pencemaran ini, hasil tangkapan nelayan anjlok drastis dan mengancam mata pencarian mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti praktik politik transaksional menjelang Pilkades serentak 2026. Evaluasi menyeluruh diperlukan menyusul beredarnya video sumpah dukungan calon kepala desa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi membentuk Satgas Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, sebuah terobosan yang diapresiasi secara nasional untuk menjamin rasa aman para pendidik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) diisi oleh praktisi lapangan yang memahami kondisi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Proyek Waste to Energy di Kabupaten Bekasi masih menanti proses lelang, padahal fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ini sangat dibutuhkan sebagai solusi strategis penanganan sampah di wilayah tersebut.

DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah terkait penertiban pengembang perumahan, terutama menyangkut tata ruang dan penyerahan fasos-fasum, guna mengatasi persoalan banjir di Bekasi.

Pemkab Bekasi berupaya keras melalui Peninjauan Kembali (PK) untuk menyelamatkan aset daerah dari ancaman ganti rugi Rp102 miliar akibat sengketa Pasar Babelan yang telah berlangsung sejak 2005.