DPRD Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyiapkan solusi permanen guna mengatasi persoalan Kekeringan Jawa Timur yang berulang setiap tahun, demi menjamin ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa merinci capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 yang mencapai 98,33 persen, menunjukkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang melampaui target.

Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi kebijakan Pemkot Malang yang mendorong ASN bersepeda sebagai upaya hemat energi dan solusi atasi kemacetan kota.

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo bersama DPRD Jatim meninjau kondisi Jalan Rusak Ponorogo yang menghubungkan dua desa, nyaris putus total. Upaya perbaikan segera dilakukan demi kelancaran aktivitas warga.

Anggota DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin menyusul tingginya angka kesakitan dan jutaan warga belum tercover JKN PBI.

Meski membenarkan kabar meninggalnya Kusnadi, dia tidak membeberkan secara rinci riwayat penyakit yang diderita Kusnadi.

DPRD Jatim mendorong Peran Mahasiswa dalam Legislasi untuk kualitas regulasi. Politisi muda Cahyo Harjo Prakoso ajak mahasiswa berani tampil beda dan aktif dalam proses legislasi.

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

Proyeksi pendapatan daerah Jatim stagnan di tahun 2026 memicu kekhawatiran Banggar DPRD Jatim. Apa saja rekomendasi untuk mengatasi potensi penurunan kapasitas fiskal ini?

DPRD Jatim mendesak Dinas Perhubungan memperketat pemeriksaan bus pasca-kecelakaan maut di Bromo yang menewaskan 8 orang. Langkah ini penting demi keselamatan penumpang.

Banggar DPRD Jatim menegaskan P-APBD 2025 harus pro rakyat meski defisit anggaran melebar. Simak bagaimana anggaran ini akan berdampak langsung pada masyarakat.

Politisi 43 tahun ini memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis mahasiswa dan masyarakat.

Ketua DPRD Jatim periode 2024-2029 ini ternyata pernah dipenjara karena kasus gratifikasi.