GKR Hemas: Yogyakarta role model batik dunia
Sejak Yogyakarta ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia tahun 2014 oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council (WCC) otomatis menempatkan Jogjakarta sebagai role model dalam memperlakukan batik.
Sejak Yogyakarta ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia tahun 2014 oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council (WCC) otomatis menempatkan Jogjakarta sebagai role model dalam memperlakukan batik.
Darmayanti Lubis menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah di Palu dan Donggala dan sekitarnya, dan berharap pemerintah dapat segera menangani dan merehabilitasi daerah terdampak gempa dengan cepat.
Ketua Komite II Aji Mirza Wardana saat rapat kerja dengan Angkasa Pura meminta pengelolaan bandara tidak hanya berfokus pada bandara Soekarno-Hatta saja, tetapi juga bandara-bandara di daerah untuk terus di kembangkan.
Sedikitnya ada 3 persoalan menahun yang selalu dihadapi oleh daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, soal waktu tunggu (waiting list). Kedua soal bimbingan manasik dan Ketiga soal petugas haji.
“Level terendah dari seorang manusia itu adalah penganiaya perempuan. Para pelaku kejahatan biadab ini adalah manusia-manusia dengan level terendah atau mungkin sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan."
"RUU ini sangat penting untuk melindungi para petani dan hasil temuan-temuan baru dari sumber daya genetik, dan supaya ada pendapatan negara di bidang sumber daya genetik ini."
DPD RI mengusulkan kepada pemerintah untuk perlunya mengganti dua Peraturan Pemerintah (PP No 43/2014 dan PP No.60/2014) menjadi satu PP baru yang komprehensif dan sesuai mandat UU Desa, dengan substansi penting yaitu pengelolaan keuangan desa.
berangkat dari upaya untuk lebih mendorong tingkat pemerataan pembangunan di daerah, maka DPD RI menginisiasi lahirnya RUU Pemerataan Pembangunan Daerah.
Dia juga menyampaikan, Indonesia akan disebut makmur dan sejahtera, apabila daerah-daerah telah maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan pada kepentingan daerah.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berusia 14 tahun pada 1 Oktober 2018. Sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa institusi para senator ini masih tetap kukuh berdiri dengan segala dinamika yang mengiringinya.
Sebelum melakukan nonton bareng, didahului dengan diskusi mengenai peristiwa G 30 S/PKI, dengan menghadirkan Babeh Ridwan Saidi sebagai nara sumbernya.
"Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif – DPR dan DPD – diperlukan agar kepentingan perempuan tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program."
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terkait validitas Daftar Pemilih tetap (DPT) yang ganda. Kemudian aturan pelaksanaan kampanye pileg, pilpres dan lain-lain.
Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyatakan, bahwa sudah lebih dari dua tahun draft 2 (dua) Peraturan Pemerintah tentang penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Kuasa Hukum DPD, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pertemuan antara pimpinan MK dan pimpinan DPD memberikan kepastian hukum.
Nono menambahkan, dalam hasil rapat konsultasi juga disebutkan bahwa oleh karenanya untuk kepastian hukum, KPU memiliki kewajiban untuk mencabut dan tidak memberlakukan PKPU Nomor 26 tahun 2018 dalam mencantumkan DCT bakal caleg DPD di Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencoret dua nama dari daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD RI. Salah satu nama yang dicoret ialah Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Oddang atau OSO.
Nono menambahkan, dalam hasil rapat konsultasi juga disebutkan bahwa oleh karenanya untuk kepastian hukum, KPU memiliki kewajiban untuk mencabut dan tidak memberlakukan PKPU Nomor 26 tahun 2018 dalam mencantumkan DCT bakal caleg DPD di Pemilu 2019.