Desentralisasi

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Astacita, delapan misi utama pembangunan nasional, serta pemerataan pembangunan. Simak selengkapnya komitmen Pemprov Jatim.

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD membahas isu krusial seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi menyoroti relevansi UUD 1945, dualisme desa, hingga ongkos politik Pilkada, serta urgensi kemauan politik.

Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 akan mengulas mendalam peran krusial Perlindungan Data Blockchain bagi individu dan pemerintahan. Teknologi ini disebut mampu mengembalikan hak privasi di era digital.

Ketika zaman SBY berjalan politik desentralisasi keseimbangan. SBY memindahkan kewenangan perizinan di tingkat kabupaten/kota ke provinsi.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, membantah adanya upaya resentralisasi atau penarikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja. Dia menjelaskan, pemberian batasan waktu bagi Pemerintah Daerah dimaksudkan agar proses perizinan usaha menjadi lebih efisien.

Desentralisasi merupakan satu istilah yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrun berarti pusat, sehingga desentralisasi bisa pula disebut dengan melepaskan diri dari pusat.